Eramuslim.com – Apa yang terjadi di Indonesia kini tak bisa dilepaskan dari kualitas proses tahapan pemilihan presiden (pilpres) yang buruk dan sarat kecurangan. Karena, kualitas pilpres sesungguhnya ikut menentukan pemenang membentuk pemerintahan.
“Pilpres itu enggak berhenti di pilpres saja. Kualitas proses dan tahapan pilpres ikut menentukan apakah pemerintahan yang terbentuk itu benar-benar bisa menjalankan praktik good governance atau tidak. Akhirnya, kalau tahapannya memang dilalui melalui proses lips service, yang kita saksikan kejadian seperti sekarang,” ungkap peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, Senin (21/9).
Diungkapkan juga oleh Siti, rilis Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa jumlah kemiskinan meningkat pada masa pemerintahan sekarang jelas merupakan data empiris yang tidak bisa dibantah, walau dengan pecitraan sekalipun.
“BPS itu tidak bermain dengan kata-kata karena mereka berbicara berdasarkan data. Silakan saja dinarasikan sendiri bagaimana memaknai data BPS itu. Yang jelas, itu data empiris yang tidak bisa dibantah bahwa ada kemunduran yang dialami rakyat Indonesia sejak pemerintahan ini terbentuk,” kata Siti.
Data itu, tambahnya, memperlihatkan indeks kesengsaraan masyarakat meningkat. Pemerintahan yang terpilih lewat Pilpres 2014 dan yang seharusnya mengoreksi pemerintahan yang lama justru membuat kondisi rakyat Indonesia set back atau mengalami kemunduran, karena pemimpin sekarang ini sangat tidak kompeten dan tidak cerdas, alaias bahlul, dalam menjalankan roda pemerintahannya.
“Pemerintahan yang baru harusnya memperbaiki pemerintahan lama, bukan malah mundur. Sekarang, kondisi ekonomi semakin memburuk, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, harga-harga yang melambung tinggi, perusahaan yang melakukan PHK yang membuat jumlah pengangguran dan orang miskin bertambah,” ujarnya.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemimpin yang mampu membawa perubahan tidak cukup mengandalkan pencitraan. Tapi, harus juga memiliki wawasan yang luas dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Yusril pun berharap masyarakat ke depan lebih cerdas dalam memilih pemimpin.
“Mudah-mudahan masyarakat lebih cerdas, tak bisa lagi pemimpin kayak sekarang, tidak menimbulkan kepercayaan baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Yusril di Jakarta, Sabtu lalu (19/9)
Pemerintah, lanjut Yusril, harus segera melahirkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah hingga ke akar persoalan. “Jangan jadi presiden kalau hanya datang bagi-bagi beras lima kilogram,” katanya.
Ditegaskan Yusril, ia berharap masyarakat nanti mampu memilih presiden tidak melalui kacamata pencitraan. Karena, citra sudah terbukti tidak berkutik saat menghadapi gejolak ekonomi.
“Jadi, saya pikir tak bisa lagi kayak kemarin, pencitraan-pencitraan begitu yang tidak menyelesaikan apa-apa. Ketika terjadi kayak sekarang, ekonomi mengalami perlambatan, paceklik, dolar naik, tambang tak bisa dibuka, itu presiden datang terus bagi-bagi, ya, tak akan menyelesaikan masalah,” tutur Yusril.
Yang aneh bin ajaib adalah para koplakers yang masih saja menjunjung tinggi nabi mereka yang sudah nyata-nyata tidak bisa bekerja. #Mikir! (ts/pribuminews)
