.jpg)
Pembentukan pemerintahan koalisi Palestina semakin dekat pada kenyataan. Sumber-sumber politik Palestina mengungkap informasi soal pemerintahan koalisi hasil pertemuan Abbas dan Haniyah.
Pertemuan itu telah melahirkan kesepakatan dan menuntaskan semua permasalahan yang menjadi hambatan sebelumnya.
Haniyah mengatakan, “Malam ini kami telah menyelesaikan semua mekanisme yang ada, dan akan kami sampaikan seluruhnya secara resmi dalam program pemerintahan mendatang. ”
Hasilnya, untuk sementara, pemerintahan koalisi Palestina akan diisi oleh 25 kursi menteri, yang mayoritas diduduki oleh orang-orang Hamas yang juga mempunyai anggota parlemen terbesar dalam parlemen Palestina.
Rencananya, pemerintahan koalisi ini akan dideklarasikan hari ini (15/3) secara resmi oleh PM Palestina Ismail Haniyah, sekaligus kepala Fraksi At Taghyir wa Al-Ishlah di parlemen. Pada Sabtu (17/3) lusa, Haniyah akan memaparkan rencana kabinetnya pada parlemen Palestina untuk menarik dukungan.
"Mekanisme langsung pembentukan pemerintahan akan mulai disosialisasikan pada hari Kamis (15/3). Nama-nama kabinet itu kemudian akan disampaikan pada Presiden Abbas lalu kepada dewan parlemen untuk meminta dukungan mereka pada hari Sabtu (17/3), ” demikian ujar Haniyah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Palestine Information Center, “Pemerintah mendatang akan menjadi pemerintahan koalisi nasional pertama di Palestina, dengan PM nya adalah Ismail Haniyah, didampingi wakil PM Azam Ahmad, Menteri Dalam Negeri Hani Qawasimi, Menteri Dalam Negeri Zeyad Abu Amr, dan Menteri Keuangan Salam Feyadh. Sedangkan Menteri Pendidikan dan Pengajaran tetap diduduki Nashiruddin Syaer. Kemudian Menteri Penerangan diberikan kepada Mushtafa Barghoutsi, Menteri informasi dan teknologi Yusuf Mansa, dan Menteri Wakaf dan Agama oleh Yusuf Idris. ”
Masih menurut sumber Palestine Information Center, Menteri Perencanaan dan Kerjasama Internasional akan diserahkan kepada Samer Abu Aisha, Menteri Hukum Lokal Muhammad Bargoutsi, Menteri Pemuda dan Olah Raga DR. Basem Naim, Menteri Kehakiman Ahmad Khalidi, Menteri Perkebunan Muhammad Agha dan Menteri Ekonomi Zeyad Zhaha. Sedangkan Menteri urusan Perempuan diberikan kepada Maryam Shalih, Menteri Urusan Tawanan Sulaiman Abu Sunaina, Menteri Kesehatan Ridhwan Akhras, Menteri Transportasi Sadi Kanz, Menteri Kebudayaan Basam Shalihi, Menteri Wisata Jauda Marqash, Menteri Sosial Shalih Zaidan danMenteri Pekerjaan Mahmud Alul. (na-str/pic)
