Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan dirinya memiliki wewenang untuk mengadakan referendum sebagai jalan keluar dari krisis politik dan keuangan yang melandan Palestina. Dia mengklaim pelaksanaan referendum tidak membutuhkan persetujuan dari dewan legislatif (parlemen) yang dikuasai oleh Gerakan Perlawanan Islam Hamas.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Abbas dalam konferensi pers mengakhiri kunjungan resminya ke Tunisia, Kamis (02/06). Dia menegaskan, “Referendum diajukan oleh presiden dan tidak membutuhkan persetujuan dari dewan legislatif.”
Dia mengingatkan pentingnya “dialog nasional” Palestina yang telah dimulai seminggu lalu itu menghasilkan perangkat untuk keluar dari krisis. Menurutnya, “Apabila tidak dicapai kesepakatan dalam batas waktu tertentu maka sudah sewajarnya kita bertanya pendapat rakyat.”
Pada 25 Mei 2005, saat dimulai “dialog nasional” antar faksi Palestina untuk menyepakati seputar “Piagam Rekonsiliasi Nasional” yang diusulkan para tahanan Palestina – yang isinya menyerukan dilakukan perundiangan dengan Israel termasuk pengakuian terhadap negara Zionis – Abbas memberi batas waktu 10 hari dan kalau tidak dicapai kesepakatan dia mengancam akan menggelar referendum untuk meminta pendapat publik mengenai piagam tersebut.
Hamas Kecam Ancaman Abbas
Kepala Kantor Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengecam ancaman Abbas yang akan menggelar referendum rakyat. Dia menegaskan, referendum yang diinginkan Abbas itu sama saja membatalkan hasil pemilu yang telah dimenangkan Hamas pada Januari lalu.
Dalam wawancara dengan harian Qatar al-Wathan, Kamis (01/06), Misy’al-mengatakan “hal ini sama saja dengan menghapus lembaga legislatif dan membatalkan hasil pemilu yang telah lewat lebih dari empat bulan.”
Pemerintah Palestina sendiri melalui jubirnya, Dr. Ghazi Hamd juga telah mengeluarkan pernyataan yang membantah klaim bahwa Hamas menyetujui penyelenggaraan referendum yang diusulkan Presiden Mahmud Abbas.
Ghazi Hamd mengatakan bahwa saat ini yang terpenting adalah memberikan kesempatan untuk menggelar dialog nasional secara normal tanpa halangan apapun. Dialog adalah cara satu-satunya yang paling baik untuk mencari jalan keluar perselisihan dan pertikaian internal di Palestina. Jika dialog nasional itu benar-benar gagal dilakukan, barulah dibicarakan alternatif lainnya.
Dialog antara faksi-faksi Palestina dan referendum mengenai “piagam tahanan” inilah yang menjadi focus pembicaraan antara Abbas saat berkunjung ke Tunisia. Dalam kunjungan ini Abbas melakukan dua kali pertemuan, masing-masing dengan Presiden Zainal Abidin bin Ali dan para petinggi gerakan Fatah yang bermukim di Tunisia, di antaranya adalah Faruq Qadumi.
Kesepakatan Antara Abbas dan Qadumi
Para petinggi Fatah menyatakan kerukunan kembali terjadi antara Presiden Abbas dengan Ketua Gerakan Pembebasan Nasional Palestina Fatah, Faruq Qadumi, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri sejumlah petinggi gerakan Fatah di rumah Qadumi di Tunisia.
Hubungan Abbas dan Qadumi retak sejak masa mendiang Yasir Arafat bahkan sampai pada tingkat sangat parah. Keduanya baru sedikit berdamai menjelang meninggalnya Arafat. Namun hubungan tetap hambar antara keduanya sampai-sampai Qadumi menolak ikut dalam pertemuan apapun untuk mewakili luar negeri Palestina apabila Abbas ikut dalam rombongan.
Ketua fraksi Fatah di Parlemen Palestina Azzam Ahmad mengatakan, “Pertemuan yang berlangsung ini sudah diagendakan sejak beberapa bulan lamanya sebagai upaya untuk menyatakan pemimpin Fatah guna mendukung dialog internal Palestina.” Menurut Ahmad, Abbas dan Qadumi sepakat mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan anggota pimpinan Fatah pada 25 Juni mendatang di ibukota Aman Yordania.
Pertemuan di rumah Qadumi ini juga dihadiri mantan PM Palestina Ahmad Qurai’, anggota pimpinan Fatah Abu Mahir Ghanim, Deputi Kepala Staf Dinas Keamanan Palestina Ahmad Afana serta Azzam Ahmad yang merancang pertemuan ini.
Ahmad mengatakan, dalam pertemuan ini disepakati untuk mendukung referendum yang diusulkan Presiden Abbas bila kesepakatan antar faksi Palestina dalam dialog nasional tidak dapat dicapai. Pertemuan juga menyepakati agar Qadumi, Qurai’ dan Ahmad berangkat ke Damaskus guna melakukan pertemuan dengan para sekjen faksi-faksi Palestina sebagai persiapan pertemuan mereka dengan Abbas.
Pertemuan Abbas dengan para sekjen faksi Palestina ini dimaksudkan bertujuan untuk membahas perangkat aktivasi dan rekonstruksi organisasi PLO berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai dalam dialog yang dilakukan di Kairo pada Maret 2004 lalu. (was/iol)
