PM Palestina Ismail Haniyah, menyampaikan keinginannya untuk berdialog dengan kelompok negara kwartet internasional guna membantu penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Dalam sambutannya di hadapan Dewan Parlemen (27/3), Haniyah memaparkan struktur pemerintahannya sekaligus program yang diperjuangkannya. “Saya yakin bahwa pemerintah kita siap berdialog dengan tim negara kwartet (AS, Rusia, PBB dan Eropa), untuk membahas semua cara guna mengakhiri konflik dan mewujudkan ketenangan di Timur Tengah,” ujarnya.
Ia menyatakan juga bahwa hingga saat ini pihak Palestina masih menanti sikap tim negara kwartet tersebut untuk cenderung pada norma keadilan dan objektifitas dalam rangka mewujudkan perdamaian menyeuruh dan adil di Timur Tengah. “Jangan ada pihak yang dicenderungi dengan mengabaikan pihak lain. Juga agar menghentikan upaya yang menghalangi bantuan atas rakyat Palestina setelah mereka melakukan pemilu secara demokratis,” tandasnya.
Menurutnya, Hamas akan tetap berinteraksi dengan sejumlah kesepakatan damai yang telah ada, tapi hanya dengan syarat hasilnya memang benar-benar memberi kemaslahatan bagi rakyat Palestina. Di sisi lain ia juga menegaskan bahwa menjadi hak bangsa Palestina adalah melakukan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel.
Dalam kesempatan yang sama, Haniyah juga meminta pemerintah AS untuk merevisi ulang pandangan dan sikap politiknya terhadap rakyat Palestina dan melakukan aktifitas yang bersih dan bertanggung jawab, tidak memotifasi penjajahan, menghentikan politik standar ganda dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. “Pemerintah AS yang menyerukan bangsa dunia untuk melakukan demokratisasi, dan menghormati pilihan rakyat, harus menjadi pihak yang pertama kali menghormati proses demokrasi dan bukan menghimpitnya dengan ancaman dan kecaman,” ujar Haniyah.
