Israel Gagal Bikin Televisi Tandingan al-Jazeera

Israel menuding siaran-siaran televisi Aljazeera dan sejumlah stasiun televisi di negara-negara Arab dalam melaporkan agresi brutal Israel ke Gaza telah membuat citra Israel buruk.

Sehingga Menteri Kesejahteraan Sosial dan urusan Yahudi diaspora, Isaac Herzog mengusulkan agar pemerintah membuat televisi tandingan al-Jazeera yang disebutnya sebagai televisi "Aljazeera Yahudi" untuk melawan fenomena pemberitaan dan tayangan televisi yang mengancam citra Israel.

Namun usulan Herzog kandas karena ditolak oleh menteri keuangan Israel dengan alasan Israel tidak punya cukup dana untuk membangun televisi seperti al-Jazeera.

Israel memutuskan untuk membatasi siaran stasiun televisi al-Jazeera yang berbasis di Qatar, sebagai balasan atas keputusan pemerintah Qatar untuk menutup kantor perwakilan dagang Israel di Doha, bulan Januari lalu.

Qatar menyatakan menutup kantor perwakilan dagang Israel di Doha sebagai bentuk protes atas agresi brutal Israel ke Gaza yang menyebabkan sekitar 1.340 warga Gaza syahid.

Sementara itu, menurut sumber-sumber di Israel, ada tiga langkah yang akan dilakukan untuk membatasi stasiun televisi al-Jazeera yang juga menayangkan laporan langsung situasi di Jalur Gaza saat agresi Israel kemarin. Pembatasan siaran itu akan dilakukan di wilayah Israel maupun Palestina.

Langkah pertama pembatasan, Israel tidak akan memperpanjang visa staff al-Jazeera yang tidak memiliki identitas sebagai orang Israel. Langkah kedua, reporter al-Jazeera dilarang mewawancarai anggota parlemen Israel dan hanya diberi akses untuk bicara dengan tiga juru bicara pemerintah Israel, yaitu juru bicara kantor perdana menteri, juru bicara militer dan juru bicara kementerian luar negeri. Langkah ketiga, reporter al-Jazeera tidak boleh meliput di lingkungan lembaga pemerintahan dan militer Israel dan tidak boleh ikut serta dalam briefing atau keterangan pers yang digelar lembaga-lembaga itu.

Pihak al-Jazeera yang dikonfirmasi atas kebijakan Israel itu menyatakan belum menerima pernyataan resmi dari pemerintah Israel tentang pembatasan tersebut. (ln/imemc/haaretz)