.jpg?w=1140&ssl=1)
Bila Al-Ikhwan Al-Muslimun menjadi penguasa Mesir, bagaimana kebijakan politiknya terhadap Israel? Pertanyaan ini menyeruak begitu saja seiring dengan ramainya perbincangan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai partai oposisi terbesar di Mesir dan diindikasikan mempunyai peluang pascaPresiden Mubarak. Tentang hal ini, Dr, Isham Arayan, pemimpin Al-Ikhwan Mesir mengatkan bahwa Al-Ikhwan akan menyikapi Israel dari sudut realitas politik. Inilah salah satu poin yang juga hangat didiskusikan soal kebijakan politik Al-Ikhwan terhadap kesepakatan dan perjanjian yang pernah ditandatangani pemerintah Mesir.
Tapi Arayan mengatakan, adalah hak partai Al-Ikhwan pula untuk meninjau kembali atau merevisi kesepakatan yang pernah ditandatangani pemerintah Mesir sebelumnya, tentu setelah mendapat dukungan dari masyarakat untuk melakukannya. Ia juga menegaskan harus ada pembedaan antara sikap partai Al-Ikhwan sebagai organisasi politik di Mesir terhadap Israel, dengan sikap Jamaah Al-Ikhwan terhadap Israel.
Saat ditanya Islamonline, apakah yang dimaksud dalam program politik Al-Ikhwan itu adalah pengakuan terhadap Israel sebagaimana yang pernah ditandatangani Mesir pada perjanjian perdamaian tahun 1979? Arayan mengatakan, “Partai Al-Ikhwan akan berinteraksi dengan Israel secara realitas politik dikombinasikan dengan kenyataan yang ada bahwa Israel sebagai state yang ada di Palestina. Kami akan menyikapinya secara realitas politik yang memang mengharuskan kondisi seperti itu. ”
Tentang apakah Al-Ikhwan akan menghapus kesepakatan Camp David bila menguasai Mesir, Arayan mengatakan, “Penghapusan itu sulit dilakukan. Partai Al-Ikhwan akan menghormati semua perjanjian dan kesepakatan internasional termasuk perjanjian Camp David. ” Ia menambahkan, “Semua perubahan baru bisa dilakukan dalam kondisi mendapat dukungan rakyat Mesir untuk merevisi perundingan dan kesepakatan itu, dan dalam situasi sesuai dengan hukum internasional yang membolehkan masing-masing pihak untuk memperbaiki perundingan dan mengambil manfaat yang maksimal dari setiap perjanjian. ”
Masih menurut Arayan, harus dibedakan antara sikap Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan sikap partai politik Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam memandang masalah Israel. Sebagai Jamaah, Al-Ikhwan sudah menetapkan prinsip permanen bahwa Israel adalah negara perampok. ” Menurutnya Al-Ikhwan sebagai Jamaah memandang bahwa Israel sebagai negara yang tidak sah dan keberadaannya adalah hasil perampasan pada masa kelemahan umat Islam dan Arab kemudian dimanfaatkan oleh Zionisme internasional untuk mendirikan negara di atas wilayah Palestina dengan cara yang tidak sah. Jamaah Al-Ikhwan juga, menurut Arayan menetapkan bahwa eksistensi Israel tidak sah, dan apapun yang dibangun di atas yang tidak sah berarti tidak sah, dan tidak mungkin diakui. (na-str/iol)
