Kedatangan Hillary Clinton ke Mesir dan Israel dengan mengusung ide perdamaian dan reformasi ekonomi di Timur Tengah tak urung membuat Mahdi Akif, Mursid Aam Ikhwan, bersikap.
Dalam konferensi persnya di Kairo, pagi tadi waktu Indonesia (4/3), Mahdi Akif secara terang-terangan menolak keterlibatan AS dalam semua urusan di Timur Tengah.
"Perbaikan yang menyeluruh harus datang dari dalam dan berdasarkan pada hukum Islam," ujarnya. "Ikhwan menolak semua bentuk hegemoni pihak asing, dan menolak semua campur tangan mereka di Mesir dan juga negara-negara Arab lainnya.".
Menurut Mahdi Akif gagasan AS tentang "Inisiatif Timur Tengah yang lebih besar" yang menjanjkan perbaikan politik dan ekonomi sangat tidak bisa diterima. "Pemahaman kita terhadap demokrasi jelas berdasarkan pada Islam, berbeda dengan yang dimiliki oleh AS." tandasnya. "Proyek AS di kawasan ini sudah jelas; mendirikan pangkalan militer secara permanen, menduduki Afghanistan dan Iraq, dan mengendalikan semua dunia di bawah kekuasaannya."
Selain menolak AS, Mahdi Akif juga mengatakan ia akan ikut membantu dalam perjuangan reformasi di negaranya. "Ikhwan siap mengadakan dialog dengan pihak partai politik lain, jika pemerintah Mesir memberi lampu hijau," ujarnya.
Selama ini pemerintah Mesir memang memberikan larangan kepada Ikhwan untuk bersosialiasi dengan rakyat Mesir. "Perbaikan di negeri ini hanya akan bisa jika dilakukan dengan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah saja." tambah pemimpin Ikhwan yang sudah berusia 71 tahun ini. "Dan presiden harusnya tidak menjadi pemimpin sebuah partai politik, serta ia hanya berkuasa selama dua periode saja."
Lantas apa yang diusung Ikhwan jika harus terlibat dalam pemerintahan? Mahdi Akif menjawab tegas, "Syariah! Kembali ke syariah, dan merengkuh sains serta terknologi yang akan mendukung pelaksanaannya." (sa/iol)
