Mahmud Abbas Akan Bertemu Khaled Mishal di Suriah

Hamas menyambut rencana pertemuan yang disepakati oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas di Damaskus Suriah.

Menurut Hamas, hari Sabtu (20/1) Kepala Biro Politik Hamas Khaled Mishal telah membuat janji pertemuan dengan Mahmud Abbas saat kunjungannya ke Suriah.

Reuters memberitakan dari Jubir Hamas Fauzi Barhum yang menyatakan gembira dengan disepakatinya pertemuan antara tokoh Hamas dengan presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam kaitan tersebut, Fauzi Barhum juga menyampaikan Hamas membuka kemungkinan bertemu dan dialog dengan pihak manapun dari seluruh elemen rakyat Palestina, kapan saja waktu yang diinginkan. Promotor pertemuan antara Meshal dengan Abbas adalah Presiden Suriah Bashar Asad.

Namun demikian, ada pula sumber lain yang memunculkan suasana kurang positif dari rencana pertemuan dua tokoh Palestina itu. Penasehat Presiden Palestina Nabel Amr mengatakan pertemuan itu tidak akan terjadi dan kalaupun akan terjadi, maka pembahasan antara Mishal dan Abbas hanya membicarakan persoalan lama, bukan untuk membahas persoalan baru yang sekarang menjadi tema konflik antara Hamas dan Fatah. Bahkan Abbas sendiri sebelum ini mengatakan bahwa pembicaraan dengan Hamas sudah lewat masanya.

Namun menurut sumber-sumber Hamas, pertemuan itu akan lebih membahas pada program politik yang mengarah pada persatuan nasional yang memang diharapkan rakyat Palestina. Karena setelah pertemuan tersebut, akan dilanjutkan lagi pertemuan di Kairo Mesir dengan mediator negara Arab, guna mencapai finalisasi solusi konflik yang terjadi di tanah Palestina lantaran tak adanya pemerintahan koalisi nasional.

Seperti diketahui, krisis internal Palestina mencuat karena salah satu kelompok besar Palestina, Fatah, tetap memaksa untuk mengakui eksistensi Zionis Israel di tanah Palestina. Sementara Hamas berikut sejumlah faksi perjuangan Palestina sama sekali menolak pengakuan tersebut. Hamas mendasarkan pendapatnya pada ‘piagam kesepakatan nasional’ yang juga telah ditandatangani seluruh faksi Palestina, bahwa harus membentuk pemerintahan koalisi nasional dan tidak ada teks piagam yang menyebut soal pengakuan eksistensi Israel. (na-str/ikhl)