Seberapa parah korupsi di Afghanistan? Ternyata sangat parah. Negara ini, menurut Transparansi Internasional, mendudukki peringkat kedua setelah Somalia dalam urusan korupsi. Menurut laporan PBB, dalam 12 bulan terakhir, ada $2,5 juta (sekitar Rp 250 milyar) yang menjadi uang suap di Afghanistan, atau setara dengan hampir seperempat dari PDB yang sah.
Lebih dari separuh penduduk harus membayar setidaknya satu kali suap kepada pejabat publik. . Suap yang paling sering dibayarkan adalah kepada polisi, hakim dan politisi, tetapi anggota-anggota organisasi internasional dan LSM juga ternyata terlibat.
Menurut hasil survai BBC pada bulan Desember, rakyat Afghan terjerat korupsi sebanyak 14%, perekonomian 34%, dan situasi keamanan 32%. Ketiga hal ini erat berkaitan tentu saja. Bandingkan saja, saat ini tingkat pendapatan Afghanistan jika dirata-ratakan hanya mencapai $ 425 dalam sebulan (dan itupun hanya orang-orang kaya saja yang mempunyai penghasilan atau dihitung), dan dari jumlah itu, sebesar $ 160-nya harus disisihkan untuk suap.
Dalam tiga dari empat kasus, suap itu dibayar tunai. Sekitar satu dari empat warga Afghanistan yang disurvei harus membayar setidaknya satu suap untuk polisi dan pejabat lokal, sementara antara 10 dan 20% harus membayar suap baik kepada para hakim, jaksa ataupun anggota pemerintah.
"Orang-orang Afghanistan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan pelayanan publik tanpa membayar suap," kata Antonio Maria Costa, kepala Kantor PBB mengenai Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC), "Penyuapan adalah pajak yang melumpuhkan orang-orang yang sudah paling miskin di dunia ini."
Parahnya, temuan lain dari survei ini, adalah bahwa setidaknya satu dari tiga warga Afghanistan percaya bahwa korupsi adalah norma di negaranya. Hanya 9% dari penduduk perkotaan yang pernah melaporkan tindak korupsi kepada pihak berwenang.
Siapa yang salah? Pemerintah yang korup dan buas, sementara pasukan asing sedang menduduki negara mereka? (sa/bbc)
