Washington akhirnya tidak keberatan Ahmadinejad datang ke kantor Dewan Keamanan PBB. Ahmadinejad akan diizinkan untuk berpidato di depan anggota DK PBB untuk menjelaskan proyek nuklir yang kini dikembangkan oleh negaranya.
Sebelumnya, hasil pertemuan wakil lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB-AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China-plus perwakilan negara Jerman, menyetujui paket sangsi baru untuk Iran karena belum juga menghentikan pengayaan uraniumnya. Paket sangsi baru itu meliputi embargo senjata dan pembatasan perdagangan serta keuangan.
Jubir deplu AS mengatakan bahwa Iran telah mengajukan permintaan kepada kedutaan besar AS di Denmark untuk memberi izin kepada Presiden mereka Ahmadinejad, berikut utusan yang menemaninya, hadir dalam rapat DK PBB yang akan menggelar voting menentukan paket hukuman baru atas Irak. Sidang itu sendiri rencananya akan dilaksanakan pekan depan.
“Kami akan berupaya sekuat tenaga untuk mempermudah pemberian izin kepada Ahmadinejad agar bisa hadir sebagai tamu kepada PBB. ” Ia juga menyampaikan bahwa Washington telah memberi lampu hijau atas rencana kedatangan Ahmadinejad dalam sedang DK PBB mendatang. “Kami berharap Ahmadinejad benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan bahwa Teheran menerima masukan yang disampaikan oleh enam negara dan siap berdialog dengannya, ” kata jubir AS.
Sementara itu, anggota DK PBB juga telah menerima rencana kedatangan presiden Iran. Utusan diplomatik Afrika Selatan misalnya, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat tentang permintaan kedutaan besar Iran bahwa Ahmadinejad ingin memimpin utusan negaranya di DK PBB dalam sidang yang akan datang.
Sebelum ini, Ahmadinejad melontarkan kritik keras terhadap DK PBB dengan mempertanyakan legitimasi dewan itu di mata dunia internasional. Ia mengatakan, “DK PBB tidak memiliki legitimasi apapun untuk memaksakan pandangannya tentang hukuman terhadap Iran. ” Menurut Ahmadinejad, ketetapan apapun yang dijatuhkan DK PBB, itu tidak berlaku bai Iran“
Musuh-musuh Iran ingin menggunakan DK PBB untuk melarang Iran melakukan kemajuan dan pengembangan teknologi nuklirnya.
(na-str/ajzr)
