Gus Dur (Abdurahman Wahid) pada tahun 2000 memberi angin segar tentang kebhinnekaan dengan memperbolehkan etnis Cina merayakan Imlek. Setelah itu saat perayaan Imlek, mal-mal di kota besar berwarna merah diramaikan tarian Barongsai. Tidak heran, jika Gus Dur sangat dicintai oleh etnis Cina atas jasa-jasanya.
Pada tahun 2002, di era Megawati Soekarnoputri, dilakukan amandemen ketiga tentang Pasal 6 ayat 1 tentang syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, dari kata-kata Indonesia asli (pribumi) menjadi: “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden”.
Jelas, semenjak itu tidak ada keharusan orang Indonesia asli menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Diyakini, hal ini-lah yang membuat kepercayaan diri Ahok mendampingi Joko Widodo pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Dengan dukungan China’s Overseas, Ahok berkeyakinan bisa menjadi pemimpin politik dan berspekulasi untuk bersama Joko Widodo menjadi Capres dan Cawapres 2019.
Semua sejalan dengan pertemuan besar China’s Overseas yang diinisiasi oleh Lee Kuan Yew di Singapura tahun 1991 atau di tahun 1993 dan diakomodir secara resmi oleh pemerintah Cina dengan kembali melakukan pertemuan Beijing, dan kita diwakili puluhan konglomerat yang menjadi China’s Overseas Group. Di antaranya disepakati untuk ekspansi lahan dengan konsep reklamasi, Ciputra mengambil inisiatif dengan mereklamasi yang kita sebut dengan Pantai Indah Kapuk (PIK). Lalu diikuti oleh Grup Podomoro dengan Pantai Mutiara. Hal ini karena disparitas harga tanah antara Jakarta dengan negara-negara ASEAN.
Era Joko Widodo dan Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (2010) ditandai dengan reklamasi 17 pulau di Pantai Utara yang menjadi pro kontra di tengah publik, kemudian merembet ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014), dan sekarang ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (2017).
