Eramuslim.com – Politisi tiga zaman yang kini bertugas di DPD RI, A.M. Fatwa, mengirimkan surat terbuka ke Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu untuk mengkritik keterlibatan TNI dalam penggusuran warga miskin oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Saya sependapat dengan banyak pihak dan sikap berbagai kalangan yang menyesalkan keterlibatan TNI dalam eksekusi penggusuran untuk mendukung kebijakan Gubernur Ahok,” ujar Fatwa dalam suratnya tertanggal Senin (2/5).
Ia menyebutkan setidaknya Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo,MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang tidak setuju dengan pelibatan TNI oleh Pemprov DKI. Mereka bahkan mengatakan peran TNI itu sebagai kemunduran reformasi TNI, tidak pada tempatnya dan bentuk intimidasi militer kepada rakyat.
Fatwa mengaku mendengar berita berkembang di tengah masyarakat bahwa dukungan TNI terhadap kebijakan Gubernur Ahok karena ada balas budi atas pemberian dana hibah yang berasal dari APBD DKI Jakarta, dan berbagai aliran dana CSR untuk TNI dan Polri. Karena itu, TNI terkesan ambigu untuk tidak mendukung penggusuran yang dilakukan Ahok.
“TNI berasal dari rakyat, TNI adalah alat politik negara, karena itu TNI tidak boleh berorientasi kepada kepentingan kelompok dan golongan tertentu,” jelasnya.
Keterlibatan langsung aparat TNI dalam berbagai penggusuran, selain memposisikan TNI berhadapan langsung dengan rakyat juga akan mendelegitimasi kewibawaan TNI di mata dan hati rakyat Indonesia.
“TNI harus teguh memegang Sapta Marga Prajurit dan kode etik militer yang mencintai dan dicintai rakyat,” kata Wakil Ketua DPR RI 1999-2004 itu.
Di awal surat, Fatwa mengatakan alasannya menyurati Ryamizard adalah karena mantan KSAD itu adalah seorang senior militer yang sedang dipercaya sebagai pembantu presiden dalam bidang pertahanan negara khususnya dalam mengkoordinir jajaran TNI di bawah komando Panglima TNI.(ts/rmol)
