Selanjutnya, indikator terakhir yaitu oposisi tidak resmi dan aksi unjuk rasa, Thomas melihat menjelang pemilu 2019 lalu, pemerintah mulai membatasi dan membubarkan kegiatan kelompok opisisi.
“Contoh adalah ketika munculnya kelompok #2019GantiPresiden,” kata Thomas. Ia meilai, tindakan tersebut disebut sebagai upaya melawan radikalisme.
Namun, aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap kelompok oposisi sebelum pemilu 2019, di mana sikap itu menjadi modal untuk medeletigimasi aksi protes paskapemilu. Sebut saja seperti aksi protes RUU KPK, KUHP, dan Omnibus Law.
Pun dalam proses aksi unjuk rasa itu, kebebasan berekspresi semakin terancam. Sebab, demonstrasi dibubarkan secara paksa dan para demonstran menghadapi kekerasan aparat.
“Kita bisa lihat bahwa terjadi penuruan di semua indikator. Maka kami berkesimpulan dengan upaya melemahkan demokrasi dari atas, Indonesia sedang mengalami krisis atas kualitas demokrasi,” kata Thomas. [Tempo]
