Eramuslim.com- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon mengkritik kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif Tol per 1 November 2015.
Menurut wakil ketua umum DPP Partai Gerindra ini, kenaikan tarif di 15 ruas jalan tol sangat tidak tepat. Bahkan harusnya kenaikannya per 1 Januari 2016, dan ini dipercepat menjadi November. Kenaikan ini seakan pemerintah tutup mata dengan kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan masyarakat.
“Dinaikannya tarif tol kali ini jelas menguntungkan pemodal dan menyusahkan masyarakat. Dasar kenaikan tarif tol ini pun sangat liberal. Pemerintah lebih membela kepentingan swasta. Tapi apakah pemerintah sudah mengevaluasi Standar.
Pelayanan Minimum nya?” kata Fadli kepada redaksi di Jakarta, Minggu (1/11).
Jelas dia, bukti ini kebijakan liberal terlihat dari semua ruas tol diperlakukan dengan kebijakan yang sama. Pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan konsep Build, Operate dan Transfer (BOT). Apabila waktunya berakhir maka tol yang semula dikelola swasta, harus dikembalikan kepada negara dan kembali menjadi jalan umum biasa.
“Kita lihat Jagorawi dibangun 1978, harusnya sudah dikembalikan kepada negara. Ruas Jagorawi sudah berkali kali balik modal, sudah seharusnya digratiskan. Tapi saat ini malah dinaikkan kembali. Ini rezim neolib namanya,” tegas Fadli.
Ia menambahkan, Pemerintah tampaknya masih terus membuat rakyat semakin menderita dengan kebijakan-kebijakan neolibnya. Harusnya cari jalan kreatif menambah pendapatan negara yang tak merugikan rakyat, jalan yang cerdas, bukan jalan yang bodoh bin tolol, yang mau enaknya sendiri. (ts).
