Pengakuan Sri Mulyani menunjukkan bahwa laporan dan evaluasi Bank Dunia itu sahih dan datanya akurat. Ada persoalan serius pada program infrastruktur Jokowi. Dengan perencanaan yang asal-asalan, proyek ini bisa menjadi bom waktu. Inilah hasil manajemen “pokoknya,” ala Jokowi.
Sebabkan puluhan ribu kontraktor gulung tikar
Selain tidak terencana dengan baik, proyek infrastruktur Jokowi dilaksanakan sepenuhnya oleh BUMN. Swasta tak diberi celah sedikitpun. Caranya BUMN diberi penugasan khusus. Mereka diberi suntikan modal yang sangat besar.
Pada Tahun 2015 pemerintah menyuntikkan modal sebesar Rp 41,4 triliun untuk 36 BUMN. Sementara pada Tahun 2017 jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp 53,98 triliun, 83% di antaranya untuk pembangunan infrastruktur.
BUMN tersebut juga diberi kemudahan mendapatkan akses pinjaman dari sejumlah perbankan. Bank Dunia mencatat utang tujuh BUMN yang ditugasi membangun infrastruktur mencapai Rp 200 triliun (2017).
Menggelembungnya utang ini tidak hanya membahayakan BUMN, tetapi juga bagi bank dan negara sebagai penjamin. Utang infrastruktur mempunyai tenor jangka panjang. Jika proyeknya amburadul, pengembalian pinjaman juga tidak terjamin. Bila menggunakan pendanaan bank asing, aset sejumlah BUMN terancam jatuh ke tangan asing.
Kasus ini telah terjadi di sejumlah negara yang membangun infrastruktur dengan berutang ke Cina. Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka adalah contoh beberapa negara yang terbelit utang infrastruktur dari Cina.
Akibat memiliki utang sebesar USD 40 juta, Zimbabwe per 1 Januari 2016 terpaksa mengganti mata uangnya dengan Yuan. Ngeri banget! Sementara Srilanka terpaksa melepas pelabuhan laut dalamnya di Hambantota ke BUMN Cina karena tidak bisa membayar utang.
