Hal ini dapat dilihat dalam bentuk penuduhan yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan tokoh-tokoh Islam.
Juga ada modus lain yaitu menjerat figur-figur tertentu dengan alasan-alasan yang dinilainya absurd. Hal ini pernah terjadi pada Era Soekarno dengan dipenjarakannya sejumlah tokoh Islam.
Pada Era Orde Baru, kalangan Islam dituduh sebagai ekstrim kanan dan anti-Pancasila, walau Pemerintah Orde Baru kemudian sadar bahkan Soeharto menampilkan pembelaan terhadap umat Islam.
Pada Era Jokowi tuduhan radikal terhadap kalangan Islam dinilai terkesan berlangsung sistematis, masif, terstruktur, dan berani.
Bahkan, tuduhan-tuduhan itu dilakukan oleh orang-perorang yang dengan sombong dan berani menghina dan menistakan lambang-lambang Islam, kata Din.
“Sayangnya terhadap pelakunya negara tidak selalu hadir, bahkan terkesan tidak adil. Ada yang mencurigai dengan patut menduga bahwa tuduhan radikal terhadap kalangan Islam itu merupakan bagian dari sebuah operasi yang menggunakan muzzling approach atau pendekatan membungkam lawan,” katanya.
”Tidak bisa dilepas dari asumsi ini bahwa tuduan radikal yang juga diarahkan kepada figur-figur kritis terhadap penyelenggaraan negara adalah bagian dari pada mekanisme pengamanan diri (self defence mechanism) kaum oligarkis baik politik maupun ekonomi agar tetap menguasai,” tambah Honorary President, World Conference on Religions for Peace (WCRP), berbasis di New York ini.
Kaum oligarki ini, kata Din, mengendalikan dengan membiayai para buzzer yang bertugas melakukan character assasination terhadap figur-figur umat Islam.
“Mereka dinilai berani dan bebas bergerak karena mendapat pengamanan dari aparatur negara (buktinya mereka tidak pernah terjerat hukum padahal sudah diadukan).”
