Tata Kelola Beras Janganlah Gunakan Konsep Neoliberal

Eramuslim – Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan bahwa dalam tata kelola beras nasional jangan mengedepankan kebijakan yang sifatnya neoliberal karena dinilai tidak akan bisa memperkuat sektor pangan yang berkelanjutan.

“Bagi neoliberal tidak penting ‘pricing policy’ (kebijakan mematok harga bagi komoditas pangan,” kata Rizal Ramli dalam “Tata Kelola Perberasan serta Dampaknya Terhadap Stabilitas Nasional” di Jakarta, Selasa (20/3).

Padahal, ujar mantan Menko Kemaritiman, sejumlah negara maju juga menggunakan “pricing policy” untuk sejumlah komoditasnya yang dihasilkan di dalam negara tersebut.

Dengan demikian, kata Kepala Bulog pada masa Presiden Abdurrahman Wahid itu, ketika mengalami panen maka kalangan petani juga mendapatkan untung besar.

Rizal juga berpendapat bahwa hal itu juga menjelaskan mengapa LDP (Partai Liberal Demokrat) dapat menjadi partai politik yang terus berkuasa di Jepang sejak periode Perang Dunia Kedua.

Untuk itu, mantan Menko Perkonomian itu juga menegaskan pentingnya bahwa kebijakan itu tidak hanya pro terhadap sektor pertanian, tetapi juga pro terhadap para petani.

Ia menyatakan bahwa agar stabilitas pangan terjaga dengan baik antara lain dengan menerapkan “pricing policy” untuk sejumlah komoditas pangan atau pertanian.

Rizal juga menyoroti mengapa pemerintah hanya fokus menaikkan produksi pangan tetapi yang seharusnya lebih diperhatikan adalah kesejahteraan petani.