Lebih lanjut Aminudin mengatakan, dalam koalisi Jokowi hanya berpikir yang penting tidak merugikan dia. Psikologi seseorang pemimpin bisa dilihat dari pernyataan, tindakan dan keputusannya. Pernyataan Jokowi yang paling sering muncul adalah: “Bukan urusan saya”. Jadi tipe kepemimpinan Jokowi termasuk Laissez-faire (bahasa Prancis yang berarti “biarkan terjadi”). Istilah ini berasal dari diksi Prancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat pada abad ke 18.
Nasionalis
Pada minggu lalu, PSI secara gamblang melontarkan sindirannya kepada parpol berlabel nasionalis pendukung Perda Syariah. Dalam acara Festival 11 PSI di Medan, belum lama ini, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyayangkan sikap PDIP dan Golkar yang terlibat dalam pengesahan 443 Perda Syariah di Indonesia. Hal itu dirujuk dari hasil penelitian yang ditulis Michael Buehler, Guru Besar Ilmu Politik Nothern Illinois University.
“Bagaimana mungkin disebut partai nasionalis, kalau diam-diam menjadi pendukung terbesar Perda Syariah?” ujar Grace.
Karuan saja PDIP berang dengan pernyataan Grace tersebut. “PSI kurang informasi, kami telah mampu menyelesaikan beberapa masalah di masyarakat. Kami tidak hanya memberi apresiasi, tetapi melakukan implementasi sampai akar rumput,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu juga berang dengan pernyataan Grace tersebut. Dia meminta PSI sebagai partai baru tidak mengajari PDIP tentang hal-hal yang ideologis.
“Kami sudah diuji waktu dan sejarah soal ideologi. Jadi odong-odong jangan ajari truk juggernaut berlari,” ucap Masinton di Resto Ajag Ijig, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, partainya sudah melewati berbagai macam badai sejarah dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Karena itu, PSI tidak usah menggurui PDIP. “Kalau untuk keberpihakan secara ideologi, dia (PSI) enggak ada apa-apanya kalau dalam konteks memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan pluralisme, dan kebhinekaan,” tegasnya.
Juru Bicara PSI Rian Ernest membantah pernyataan Hendrawan kalau partainya minim informasi. Sebab Perda Syariah, kata Ernest, memang dibentuk untuk kepentingan mayoritas dan mengenyampingnkan hak minoritas.
“Lalu, bagaimana dengan fakta bahwa PDIP terlibat aktif mengesahkan Perda Syariah? Bentuk nyata peraturan mayoritas di atas minoritas. Publik yang rindu partai nasionalis sejati sudah tidak akan puas diberikan jawaban ngawang seperti ‘pembumian gagasan’,” tutur Rian pada media Rabu, 12 Maret 2019.
PPP VS PKB
Perseteruan sengit juga terjadi antara PPP dan PKB. Pasalnya, anggota Dewan Syura DPP PKB, yang juga Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, KH Maman Imanulhaq menyebut Romahurmuziy sebagai ‘musuh Islam’ karena tersandung kasus korupsi.
Pernyataan Maman tersebut membuat Ketua DPC PPP Kota Bandung, Zaini Shofari, geram. “Apa urusan ketua Lembaga Dakwah PBNU tersebut berbicara seperti itu. PKB dinilainya tidak mempunyai kewenangan mengurusi masalah internal yang sedang menimpa PPP,” paparnya.
Seharusnya, lanjut Zaini, setiap peristiwa apapun harus dijadikan bagian dari sebuah kesadaran berpolitik, bukan kemudian mencabik-cabik apalagi memaki dan menghujat internal partai lain,” katanya, Minggu (17/3).
Dia kemudian menyinggung kasus korupsi yang membelit Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dirinya meminta Maman fokus mengurus persoalan partainya sendiri.
Dalam hal ini, lanjut dia, Cak Imin diduga terlibat dalam suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT).
