eramuslim.com – Fenomena praktik korupsi di Indonesia kian memburuk dan semua pihak harus mengakui kenyataan tersebut sebagai bentuk introspeksi diri. Menolak mengakui fakta tersebut sama artinya dengan berpura-pura bodoh.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan hal ini melalui akun resmi Twitter @mohmahfudmd pada Senin (12/6).
Pernyataan ini diberikan Mahfud sebagai tanggapan atas komentar dari anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. Sebelumnya, politisi PPP itu berpendapat bahwa pernyataan Mahfud tentang maraknya korupsi di Indonesia sama dengan pengakuan kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi.
Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang sempat menyinggung mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada 2022. Selain kaget, Mahfud menganggap indeks tersebut sebagai penanda korupsi semakin menjadi-jadi.
“Kan sudah lama kita harus mengakui,” kicau Mahfud atas komentar Arsul Sani.
Menurutnya, masyarakat dan pemerintah bisa disebut bodoh jika tidak mengakui fakta kasus korupsi sedang meningkat.
Baginya, yang gagal dalam pemberantasan korupsi bukan hanya pemerintah, tapi juga semua pemangku kepentingan yang di dalam institusinya masih terjadi kasus rasuah.
“Tidak mengakui fakta ini berarti kita bodoh atau pura-pura bodoh. Bukan Pemerintah Eksekutif saja yang gagal. Tapi yang masuk penjara kan banyak DPR, Menteri, Hakim Agung, dll,” tegas Mahfud.
Untuk itu, mantan Ketua MK tersebut mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk terus bercermin. Semua harus introspeksi diri agar selalu jujur dalam bekerja.
“Mari jujur, hilangkan kebiasaan menghindari cermin,” kata Mahfud.
(Sumber: RMOL)
Pernyataan yg jujur dn tepat dr Prof Mahfud,kasus korupsi itu tdk smata² tgjwb pemrnth dn pemrnth tlah mnjalankn tugasnya dg diantaranya ” Pembubaran Petral”,Pengambil Alihan Saham Freeport yg sjak smula byk yg nyinyir,Krn ga ada lg ” Papa Minta Saham”, Memcat Mentri yg trlibat korupsi. Kasus BTS yg korupsinya brnilai 8 T,mrupakn bukti nyata dr prnyataan prof Mahfud skaligus mnunjukn bhw Parpol hrus mngawasi kadernya yg ditempatkan sbg pngguna anggran. Kemeninfo slalu minta waktu ktika diminta laporannya,itu artinya pemrnth Jokowi mngawasi pnggunaan anggran yg dikucurkn. Justru klau Mega Korupsi 8T tdk trungkap,itu mnandakn pemrnth lalai.