Neraca Terus Defisit, Pemerintah Jokowi Akan Bayar Utang Dengan Utang Baru

JOKOWI JK DOLAR_0Eramuslim.com – Neraca keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 kembali mencatatkan defisit.
Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, defisit keseimbangan primer APBNP 2015 naik 203,8 persen dari target Rp 66,8 triliun, realisasinya sebesar Rp 136,1 triliun. Defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 93,3 triliun, atau 87,9 persen dari target Rp 106 triliun.
Kenaikan defisit ini patut diwaspadai karena besarnya defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan, kemampuan anggaran negara menutup utang kian lemah.
Keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan negara dikurangi belanja, tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Posisi defisit menunjukkan pendapatan negara tidak bisa menutupi pengeluaran, sehingga membayar bunga utang dengan memakai utang baru.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, defisit keseimbangan primer membengkak seiring naiknya defisit anggaran. Di APBN-P 2015, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 292,1 triliun atau 2,56 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu di atas target defisit yang hanya 1,9 persen PDB.
Realisasi defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan APBN-P 2014 yang sebesar Rp 226,7 triliun atau 2,25 persen dari PDB. Menurut Bambang, neraca keseimbangan primer bisa surplus asal defisit anggaran hanya 1,1 persen dari PDB.
“Kalau di atas itu, keseimbangan primer akan defisit,” kata Bambang, akhir pekan lalu.
Ekonom Samuel Asset Mangement Lana Soelistianingsih mengatakan, kunci utama agar neraca keseimbangan primer menjadi surplus adalah penerimaan negara lebih besar dari belanja negara ditambah bunga utang.
Cara yang bisa diandalkan pemerintah adalah mengerek penerimaan pajak dan bea cukai. Pemerintah, kata Lana, bisa mengutak-atik strategi penerimaan pajak dan bea cukai.
“Misalnya dengan menurunkan tarif pajak agar lebih banyak wajib pajak yang mau membayar pajak,” katanya, Minggu (31/1/2016).
Pemerintah juga bisa menyederhanakan administrasi agar WP tidak kesulitan mengisi atau melaporkan SPT. Pemerintah tidak bisa mengurangi belanja karena belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak ekonomi.
Apalagi pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah belum bisa mengurangi utang. Dengan begitu, secara otomatis bunga utang pemerintah pun akan membesar.
Utang pemerintah kian membesar jika defisit keseimbangan primer naik. Sebab, pemerintah akan menutup bunga utang itu melalui utang baru. (ts/kompas)