Tentu saja, kata Khairul, kebijakan itu mengingkari semangat reformasi yang diperjuangkan rakyat pada 1998. Kala itu salah satu prioritas reformasi adalah menghilangkan dwifungsi ABRI. “Kalau itu (kebijakan TNI) direalisasikan, bukan lagi sekadar kemunduran, tapi mengkhianati (reformasi, Red),” imbuh dia. (jp)
