Menurut Ketua Fraksi PKS itu, semua anak bangsa harus memahami ideologi negara dan sejarahnya.
Sementara Kemendikbud wajib menyusun kurikulum dan materi-materi kebangsaan yang valid dan tidak ada penyimpangan serta diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga SMU.
“Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asyari,” tandasnya.
Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid menyebut Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah dicetak dan diterbitkan secara resmi.
Adapun naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
“Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” terang Hilmar. [Gelora]
