“Ide Sandiaga Uno untuk Rumah Siap Kerja dan 1 KTP berbagai manfaat ini butuh kesiapan teknologi big data, data detail kependudukan Indonesia hingga data sosial ekonomi setiap penduduk dan keluarga, mengingat total jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Mardani.
“Tapi memang itulah konsep awal e-KTP. Hanya saja korupsi membuat rencana brilian itu tak kunjung terwujud. Dan juga tak terlihat kesungguhan dari Kemendagri,” imbuh Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu.
Selain itu, lanjut Mardani, yang ditawarkan Jokowi kali ini ibarat bola tanggung dalam bulutangkis, yang mudah di-smash lawan. Dia mengatakan, program Kartu Sembako Murah dibuat, karena Prabowo-Sandi memperjuangkan kebutuhan pokok yang terjangkau buat seluruh masyarakat tanpa perlu kartu.
“Buat apa Kartu Prakerja sementara Prabowo-Sandi mengupayakan terbukanya akses lapangan kerja seluas-luasnya melalui Rumah Siap Kerja dan program padat karya lainnya,” terang Mardani.
Sementara itu, menurut dia, ungkapan apatis terdengar dari tengah masyarakat terkait persoalan BPJS. Dia mengutip ungkapan, “Halah, mengurus BPJS saja berantakan, ngapain nambah-nambah kartu lagi”. Dan yang lain bersuara, “Kartunya buat kita, lapangan kerjanya buat asing”.
“Janji kartu sekarang sudah tidak wow lagi. Prabowo-Sandi berjanji untuk membenahi carut-marut persoalan KTP dan menjadikannya kartu itu multi manfaat. Kalau ada yang perlu disubsidi, masyarakat tak perlu menunggu terbitnya kartu. Selama KTP masih di tangan, mereka bisa langsung rasakan manfaatnya,” tegas dia.
