ProDEM: Kenapa Pemerintah Tidak Terbitkan Perppu Darurat dan Seolah Lepas Tanggung Jawab?

Pernyataan seperti itu, kata Iwan Sumule, semakin menunjukkan bahwa pemerintah memang ingin menghindar dari tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Dia mengingatkan, pasal 55 ayat 1 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah menyatakan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Adapun sebagai solusi, pemerintah harus meniru negara-negara lain yang mengelontorkan dana ratusan triliun untuk menghadapi virus corona. Salah satunya, negara tetangga Malaysia yang menggelontorkan dana total Rp 928 triliun.

Dana besar seperti itu bisa diambil dari dana yang sebelumnya diproyeksikan untuk memindah ibukota. Proyeksi mendapat dana sebesar Rp 466 triliun itu harus dialihkan untuk menghadapi Covid-19.

“Bisa tiru juga India yang gelontorkan Rp 360 triliun, untuk rakyat yang berjumlah semiliar lebih,” tutupnya.(*end