Dia mempertanyakan mengapa tak ada koordinasi antara pusat dan daerah, juga bagaimana koordinasi dengan kementerian atau instansi lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, gubernur, bupati, wali kota, dan aparat keamanan.
Wahju juga menemukan ada sejumlah kepala daerah yang sebelum proyek dibangun berjanji akan memberikan kemudahan akses infrastruktur, tapi di tengah jalan ternyara janji tersebut tak terwujud.
“Ini juga yang menyebabkan banyak proyek mangkrak karena tidak ada dukungan dari pemerintah setempat,” ungkapnya.
Pihaknya juga menemukan adanya pejabat pemerintah yang tidak pernah datang ke proyek untuk mengawasi pembangunan dan sepenuhnya menyerahkan kepada kontraktor.
“Ada pejabat yang sama sekali tidak pernah datang ke proyek sampai proyek selesai dan sepenuhnya menyerahkan ke kontraktor. Dan ini saya lihat sendiri. Mari tidak usah mencari siapa yang benar dan salah,” ujarnya.
Dia mengingatkan kasus korupsi tidak hanya pejabat menggunakan uang negara bukan haknya saja, tapi bisa juga tidak menggunakan weweneng yang seharusnya bisa dilakukan. (Tsc)
