eramuslim.com – Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, memberikan komentar menohoknya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang berbicara soal food estate.
Puan Maharani sebelumnya mengatakan, akan menanyakan implementasi lumbung pangan atau food estate kebijakan Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Said Didu ikut mempertanyakan, kenapa DPR RI tidak menggunakan hak angket dalam proyek tersebut.
“Kok gak mau gunakan Hak Angket?,” ujar Said Didu dalam cuitan Twitternya (18/8/2023).
Sekadar diketahui, hal angket merupakan sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki DPR RI.
Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan DPR akan menanyakan implementasi lumbung pangan atau food estate kebijakan Presiden Jokowi.
Melalui Komisi IV, DPR kabarnya akan mengkritisi proyek yang digarap oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
DPR juga akan menanyakan masalah anggaran proyek-proyek prioritas.
Termasuk program food estate tersebut. Puan mengatakan, pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan proyek strategis nasional sebelum 2024 berakhir.
DPR akan meminta pemerintah menjelaskan proyek strategis tersebut mana saja yang menjadi prioritas untuk diselesaikan sampai 2024. Karena saat ini anggarannya sudah keluar.
Bukan hanya DPR RI yang menyoroti proyek food estate itu, namun juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Dia mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.
Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).
Hasto menuturkan dalam praktiknya, food estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis. (sumber: fajar)
