Lebih lanjut, Refly menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah soal pemberian bantuan.
Ia menilai, pemerintah pusat tak mau mempercayakan pemberian bantuan tersebut pada pemerintah daerah karena alasan tertentu.
“Satu lagi, dan kita jangan lupa juga koordinasi dengan pusat dan daerah. Saya merasa dari sisi administrasi pemerintahan dan ini kelemahan laten kita, ada distrust antara pusat dan daerah,” ungkapnya.
“Kalau ada bantuan, bantuan bencana, bantuan apapun, termasuk juga pembagian sertifikat tanah dan sebagainya.”
Terkait hal itu, Refly justru menyinggung Pilkada yang rencannya bakal digelar 2020 ini.
Ia menduga, pemerintah tak mau bantuan tersebut diklaim oknum di daerah untuk memenangkan Pilkada 2020.
“Pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri, dia tidak mau melalui pemerintah lokal,” jelasnya.
“Kenapa? Itulah susahnya, apalagi musim Pilkada begini, karena takut diklaim sebagai upaya dia menyalurkan bantuan.”
Karena itu, Refly lantas mengimbau pemerintahan Jokowi untuk tak lagi memikirkan hal itu.
Sebab, pemerintahan Jokowi akan berakhir dan berganti dengan presiden baru pada 2024 mendatang.
“Bagi pemerintah pusat kan sudah nothing to lose sekarang, sudah periode kedua kan tidak ada periode ketiga lagi.”
“Jadi tidak perlu pencitraan,” pungkasnya.(end/glr)
