Kenapa Bukan PSI?
Sementara, jika berlabuh ke PSI rasanya terlalu kecil bagi Jokowi. Sebab, partai itu belum lolos ambang batas parlemen dan belum tentu bisa lolos pada Pemilu 2024.
“Karena itu bisa jadi rumah baru bagi presiden Jokowi pasca tidak menjabat atau sebelum stepdown itu adalah Demokrat, dengan catatan bahwa penguasaan Demokrat oleh Moeldoko mulus,” tuturnya.
Maka dari itu, Refly akan memperhatikan sejauh mana kisruh Partai Demokrat akan berakhir. Apakah pemerintahan Jokowi akan membela Moeldoko yang kini menjadi Ketum Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau tidak.
“Sekarang kita akan lihat bagaimana campur tangan, bagaimana sikap pemerintahan Jokowi dalam melihat konflik partai ini, apakah mereka mendukung Moeldoko dengan cara halus,” kata dia.
Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan sikap pemerintah netral. Hingga kini tidak menganggap agenda dan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebab, yang terdaftar di Kemenkum HAM adalah kepengurusan AHY.
”Sampai saat ini pemerintah tidak menganggap. Secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Meskipun kita mendengar dan melihat (agenda KLB) tapi secara hukum tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah,” kata Mahfud dalam video yang diterima merdeka.com, Minggu (7/3).
