eramuslim.com – Pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi topik hangat belakangan ini. Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengemukakan tiga argumen yang dapat digunakan sebagai dasar pemakzulan presiden saat itu.
Menurut kritikus Faizal Assegaf, kemungkinan pemakzulan tersebut dapat terjadi apabila para tokoh kritis bersatu.
“Suara kemarahan rakyat makin agresif mendesak pemakzulan presiden Jokowi. Desakan tersebut menjadi isu sentral dan makin masif,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari cuitan di Twitter, Rabu (14/6/2023).
Ia meyakini, rezim Jokowi bebas bertindak semaunya karena elemen bangsa terpecah-pecah. Bukan karena petugas partai kuat, tapi tokoh kritis belum bersatu untuk menentukan sikap tegas.
Walau demikian, ia melihat secara natural berbagai tokoh kritis dan elemen pro perubahan mulai terkonsolidasi.
“Banyak fakta penyimpangan yang dilakukan presiden Jokowi dalam bernegara. Berbagai tindakan melecehkan konstitusi, mengkhianati sumpah jabatan dan perilaku semena-mena,” jelasnya.
Faizal merasa, sejak Jokowi berkuasa. Ia merusak tatanan bernegara. Bahkan bertindak semaunya untuk mengintervensi Pilpres.
“Ihwal itu membuat ratusan elemen rakyat dan jejaring tokoh nasional makin terkonsolidasi melakukan perlawanan. Praktek kekuasaan yang zalim dan semena-mena harus dihentikan!” tegasnya.
Menurutnya, hal itulah yang bisa membuat para tokoh kritis sampai pada kesimpulan sama. Menggalang gerakan people power damai melawan rezim petugas partai.
“Bila para tokoh kritis secara intensif berkumpul menggalang konsolidasi, maka seluruh elemen perubahan akan turun ke jalan. Gerakan people power pasti bergerak. Itu kuncinya!” tandasnya.
(Sumber: Fajar)
Tokoh yg kritis sgt diprlukn unt mngontrol jalannya pemrnthn,tp para tokoh pun hrus yg jujur spy rky prcaya pd kinerjanya. Bgaimana rky akn prcaya pd tokoh yg mnamkn diri sbg pengritik(bukan tk fitnah) klau mslah pemakzulan Jokowi brtolak blkng dg hsil survei ttg kepuasan kinerja pemrnth Jokowi. Shrusnya para tokoh itu bradu argumen dg pembuat survei dulu dg mnyatakn bhw survei tsb tdk bisa diprtgjwbkn scr ilmiah. Contoh dulu di Pilpres 2019 ada lmbaga Quick count yg beda hsil dg lembaga Quick count lainnya dn diajak debat unt mmbuktiknnya, lmbaga tsb malah kabur. Contoh omongan Denny ttg kputusan MK soal sistem Pilleg jg akhirnya ga bisa membuktikan ktika prof Mahfud minta Polri unt mananyakn scr jlas drmana info tsb. Jadi hala itulah yg mmbuat rky kurang percaya pd para pngritik dn para pngritik itu orgnya itu² jg yg slalu mngeluarkn sttment yg tfk didasarkn fakta hanya brdasar opini pribadi/klompok unt pnggiringn opini publik smata. Rky sgt mmrlukn pngritik yg handal spy pmrnth Tdk asal² jg,Krn lmbaga legislatif yg tugasnya mngawasi eksekutif dinilai blum mnjalankn fungsinya dg bnar. Para pngritik hrusnya kritik dulu Legislatif unt mnjalankn fungsinya sesuai UU,klau dianggp pemrnth byk mlanggar UU dn konstitusi.