Wacana Panglima TNI Jadi Ketua KPK Mengemuka

jenderal moeldokoEramuslim.com – Konflik KPK-Polri yang berkepanjangan dicurigai banyak kalangan sebagai bentuk pelemahan institusi Polri terhadap lembaga negara pemberantas korupsi di negeri ini. Parahnya lagi saat ini NKRI dipimpin oleh seorang presiden yang tidak punya ketegasan untuk bisa mengambil suatu keputusan dengan cepat. Di sisi eksternal, dunia masih berada dalam titik krisis dimana rupiah terus menerus terdepresiasi oleh mata uang dollar yang terus menguat. Jika hal ini dibiarkan berlarut maka bukan tidak mungkin Indonesia akan berada diambang bahaya dan chaos.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko diam-diam memperhatikan dengan intens semua permasalahan ini. Moeldoko juga memberikan penilaian-penilaian berdasarkan standar TNI yang tidak diketahui ‘orang luar’.

“Kita juga perlu mengingatkan bahwa jangan sampai nanti hal-hal ini menjurus ke arah konflik,” jelas Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, (18/2).

“Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu, apalagi dalam situasi dunia turbulensi ekonomi khususnya, jangan sampai kita tidak stabil,” tambahnya.
Menurut Moeldoko, stabilitas politik dan keamanan akan sangat berpengaruh atas stabilitas pembangunan nasional. Jadi dia mengimbau kepada pihak terkait agar tetap pada koridor politik dan hukum yang pas.
“Jangan sampai mengarah pada kondisi konflik yang tidak kita inginkan,” tutupnya.

Dan jika konflik ini terus berlarut dan intensitasnya makin tinggi maka menurut Jenderal Moeldoko, TNI sebagai penjaga stablilitas negara dan bangsa akan bergerak.

“Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity,” ujarnya.
“Oh kita punya ukuran, punya indikator. Dari situasi hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, kita memiliki indikator untuk itu. Kapan TNI harus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam situasi,” kata Moeldoko.
“TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas ya TNI perlu turun tangan ya kita akan turun,” tegas Jenderal Bintang 4 tersebut.

Saat ini, banyak yang mewacanakan jika Ketua KPK dipegang saja oleh Panglima TNI agar lembaga negara pemberantas korupsi ini tidak terus-menerus diganggu dan dilemahkan, karena bukan lagi rahasia umum jika lembaga dengan peringkat korup paling tinggi adalah lembaga yang sekarang ini terus-menerus menggoyang KPK. Kita tunggu saja. (rz)