eramuslim.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022 lalu. Meski pemerintah sudah mengucurkan bantuan sosial atau bansos hingga Rp476 triliun, tetapi gagal mendongkrak daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 5,05 persen. Angka ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.
Melemahnya pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari anjloknya konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi rumah tangga memiliki andil cukup besar dalam perekonomian. Porsinya mencapai 53,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sekitar 4,82 persen (yoy 2023). Pertumbuhan ini lebih rendah bila dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 4,94 persen.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada dasarnya tetap tumbuh sebesar 4,47 persen pada kuartal IV-2023, tetapi tetap lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya yakni 5,05 persen.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV ini merupakan terendah sejak kuartal 2022 atau dalam tujuh kuartal terakhir.
Pemicu perlambatan konsumsi rumah tangga akibat melemahnya permintaan sejumlah kelompok pengeluaran, mulai dari makanan dan minuman, selain restoran serta pakaian dan alas kaki.
Pertumbuhan subsektor makanan dan minuman selain restoran yang tercatat sangat rendah, yakni hanya sekitar 2,56 persen pada kuarta IV-2023 atau terendah sejak kuartal III-2021.
Besarnya anggaran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah, belum mampu mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan anggaran jumbo untuk bansos pada 2023 lalu sebesar Rp476 triliun.
Anggaran jumbo bansos 2023 ini bahkan lebih besar dibanding 2022 lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran bansos 2023 meningkat 3,3 persen dari tahun 2022.
Sri Mulyani pada Maret 2023 menyebut bahwa peningkatan anggaran bansos pada 2023 menjadi Rp476 triliun karena peningkatan alokasi berbagai program subsidi. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
Daya beli masyarakat yang termasuk kelas menengah juga sangat merosot. Padahal, kontribusi konsumsi kelas menengah sekitar 43 persen dari total konsumsi nasional.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar mengungkapkan perlambatan konsumsi rumah tangga utamanya bersal dari perlambatan pengeluaran kelas menengah.
“Hal itu tercermin dari indikator-indikator seperti penurunan pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) barang mewah melambat, lalu jumlah angkutan udara juga melambat. Penjualan mobil penumpang juga tidak sebanyak tahun lalu,” kata Amalia Adininggar pada konferensi pers pengumuman data pertumbuhan ekonomi 2023 di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Penurunan tingkat konsumsi kelas menengah juga disinyalir akibat perubahan pola alokasi pendapatan. Ada kecenderungan kelompok ini menahan konsumsi dan mengalihkan pendapatan mereka lebih banyak untuk investasi.
Data Survei Konsumen yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk Desember 2023, terlihat bahwa kenaikan pengeluaran yang terjadi di masyarakat saat ini adalah untuk membayar utang yang menggerus konsumsi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap stimulus bantuan sosial hingga tiga bulan ke depan.
Dia menyebut evaluasi akan dilakukan menjelang Idulfitri. Pemerintah akan melihat seberapa jauh ketidakpastian fluktuasi harga.
“Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan yang diberikan baik itu terkait BLT maupun bansos yang lain,” katanya. (sumber: fajar)
