JK tidak sendiri bersuara serupa. Ada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Titik Anggraeni (Perludem), Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Ketua Komite I DPD RI Ir H Djafar Alkatiri, Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM Hairansyah, pakar Pemilu Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim, dan belakangan menyusul Prof KH Said Aqil Siroj (PBNU).
Pada umumnya tokoh-tokoh itu sepakat agar Pilkada 2020 ditunda! Setelah viral berita tersebut, jutaan orang yang mendukung saran JK meramaikan lalu lintas percakapan dunia maya di media sosial (medsos).
Bagaimanapun gawe itu melibatkan 105 juta pemilih, dikhawatirkan akan timbul klaster baru, karena setiap TPS 500 orang pemilih.
“Perlawanan” JK menarik perhatian publik secara luas. Tepat ketika masyarakat saat ini merasa kurang sreg dengan berbagai kebijakan pemerintah, yang -kalau tidak tumpang tindih- malah saling tabrakan.
Tepat waktu ketika masyarakat sedang memerlukan kepedulian “civil society” yang belakangan ini serasa menyusut. Kegesitan JK bergerak ke sana kemari membuat keberadaan dan kiprah Wapres Maruf Amin dipertanyakan.
“Yang menjabat malah pasif. Tapi yang mantan kok malah super aktif,” begitu isi pesan WhatsApp menyentil. Entah siapa.
Ada yang mempertanyakan ke mana perginya kelincahan Maruf Amin yang sangat menonjol ketika menjabat sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia). Fatwa yang ditandatanganinya telah menyeret Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) ke pengadilan dan berujung dalam penjara di Mako Brimob, dengan dakwaan penistaan agama.
Menarik menelusuri pernyataan JK yang dianggap “berhadap–hadapan” dengan negara. Muncul tepat di tengah banjir protes dan luapan kecemasan masyarakat. Pemandangan akhir-akhir ini menunjukkan tingginya angka korban pasien postif Covid 19. Masyarakat meminta pelaksanaan Pilkada Serentak yang ditetapkan 9 Desember 2020 ditunda!
Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia per Sabtu (19/9) bertambah 4.168 orang, sehingga total kasus positif di Indonesia mencapai 240.687 kasus.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 174.350 orang dinyatakan telah sembuh dan 9.448 meninggal dunia. Penambahan kasus positif itu merupakan rekor tertinggi harian sejak awal kasus Covid 19 muncul di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sebelumnya, rekor tercipta pada 16 September 2020 dengan 3.963 kasus, memecahkan rekor sebelumnya pada 10 September dengan jumlah 3.861 kasus.
Sejak pertengahan Maret yang lalu, ketika itu wabah corona (Covid-19) masih sedikit, baru mencapai 172 orang dan meninggal dunia 7 orang, JK sudah mewanti-wanti pemerintah supaya lebih serius. Bukan tidak mungkin, jumlahnya jauh lebih besar di lapangan karena banyaknya yang belum terdeteksi.
“Indonesia seharusnya lebih menggencarkan pendeteksian Covid-19 kepada masyarakat, agar angka yang tercatat lebih banyak lagi”, kata JK.
Jalan pikiran JK sebagai Ketua PMI kini, dibaca masyarakat lebih dominan berorientasi kepada faktor kesehatan alias keselamatan nyawa manusia.
Menarik, karena darah saudagar yang kental dalam diri mantan Menko Kesra era Presiden Megawati itu bisa dikalahkan oleh tanggung jawab pada kemanusiaan.
Lebih dari enam bulan sudah berlalu, negara ini gonjang ganjing mengurus penanggulangan kekacauan tatanan kehidupan ekonomi dan kesehatan akibat serangan wabah virus Covid-19. Pemerintah boleh dikata telah jatuh bangun bekerja keras mencari jalan terbaik.
