Presiden Palestina Mahmud Abbas akan menunda pembentukan pemerintah persatuan dengan kelompok miliyan Islam Hamas dalam upaya untuk menghindari pemerintahannya diasingkan oleh sekutu Barat menjelang pemungutan suara di sidang umum PBB, seorang pejabat senior PLO mengatakan Kamis kemarin (30/6).
Fatah dan Hamas telah berusaha untuk mengakhiri empat tahun keretakan yang menyebabkan Palestina memiliki dua pemerintah yang saling bersaiang di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Perpecahan ini telah menjadi hambatan utama untuk tujuan Palestina mendirikan negara merdeka di kedua wilayah tersebut.
Namun presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan kekhawatirannya bahwa pemerintah persatuan mungkin akan ditolak oleh Barat dan dirinya tidak ingin ada dua pertempuran diplomatik – pengakuan dari sebuah aliansi dengan Hamas dan pengakuan PBB untuk kenegaraan – pada saat yang sama, menurut pejabat PLO yang berbicara dengan syarat anonim.
Para pejabat Hamas mengatakan Kamis kemarin (30/6) bahwa mereka belum menerima permintaan resmi untuk menunda pembicaraan tentang pemerintah persatuan yang dimulai pada Mei mendatang meski telah terhenti karena adanya perselisihan atas penunjukkan perdana menteri Palestina.
Abbas mengatakan Kamis kemarin bahwa perundingan akan terus berlanjut, tetapi ia mengisyaratkan akan banyaknya kesulitan. "Saya berharap bahwa kami akan berhasil, tapi perlu sedikit usaha," katanya kepada wartawan selama kunjungannya ke Belanda.
Pejabat PLO mengatakan prioritas Abbas adalah untuk memenangkan pengakuan PBB terhadap negara Palestina di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur ketika Majelis Umum PBB bertemu pada bulan September mendatang. Ini akan menjadi langkah simbolis Palestina yang berharap akan meningkatkan pengaruh mereka terhadap Israel. Abbas di Belanda sebagai bagian dari tur internasional untuk menggalang dukungan bagi pengakuan negara Palestina(fq/ap).
