Musa Abu Marzuk, wakil kepala biro politik Hamas, mengatakan pembicaraan saat ini antara Fatah dan Hamas ditujukan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang melayani dan tujuan rakyat Palestina, tidak satupun untuk memenuhi keinginan Israel.
Pejabat senior Hamas itumengatakan Israel "tidak akan pernah menerima sebuah pemerintahan yang harmoni, bahkan jika kami menempatkan di dalamnya mereka yang telah diterima sebelumnya, dan itu hanya karena kami di Hamas dan Fatah telah sepakat atas hal tersebut. Jadi kami harus bisa melewati masalah ini dan fokus pada pemerintahan yang melayani tujuan rakyat Palestina dan mencari dukungan dari masyarakat dunia, jauh dari kepuasan dan ketidakpuasan Israel."
Memberikan bayangan untuk pemerintah yang akan datang, Abu Marzuk melanjutkan dengan mengatakan: "Ini akan jauh dari program politik. Ada lagi komite yang ditugasi mempersiapkan program ini. Perdana menteri berikutnya tidak memiliki peran dalam mengembangkan atau mengeksekusi program politik, dan juga kabinet memiliki tugas khusus dalam perjanjian. "
Membentuk pemerintah yang harmonis menandai "akhir dari perpecahan," kata Abu Marzuk, "dan awal tahap baru yang ditandai dengan persatuan dan kesatuan rakyat kami yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka."
Selama wawancara dengan surat kabar Kuwait Al-Rai, Abu Marzuk menegaskan bahwa Hamas tidak akan masuk ke pembicaraan damai dengan Israel.
"Sejak awal, kami telah melawan pembicaraan dan negosiasi yang dimulai PLO dengan Israel."
"Kami percaya bahwa masalah itu sendiri tidak untuk kepentingan politik, melainkan kepentingan bangsa Palestina. Tidak mungkin untuk melakukan negosiasi antara penjajah dan rakyat di bawah pendudukan. Mustahil untuk melakukan pembicaraan ketika musuh Anda tidak mengenali Anda dan tidak mengembalikan hak-hak yang telah diambil dari Anda. Ketika itu terjadi, negosiasi [berdasarkan] mekanisme tersebut tidak akan mungkin terjadi. Kalau itu dilakukan, akan dianggap sebagai semacam penyerahan atau pengakuan kekalahan sebelum yang sebenarnya terjadi di lapangan. "
Abu Marzuk terus menjelaskan keberatan Hamas untuk Salam Fayyad yang memimpin pemerintahan sementara menjelang pemilihan pada bulan September.
"Ada dua keraguan tentang Salam Fayyad. Pertama, ada pemerintah di Tepi Barat dan pemerintah di Jalur Gaza. Menjaga Ismail Haniyah, misalnya, atau Salam Fayyad sebagai kepala pemerintahan berikutnya tidak akan benar dan tidak memberikan kesan bahwa ada perubahan apapun. ".
Hamas dan Fatah yang memerintah yang membagi wilayah Palestina mencapai kesepakatan awal Mei untuk membentuk pemerintah persatuan. Tapi penyiksaan pendukung Hamas di Tepi Barat, yang dikontrol Fatah terus terjadi, sehinngga memiliki efek buruk pada kesepakatan rekonsiliasi, yang menetapkan pembebasan semua tahanan politik dari kedua belah pihak.
Abu Marzuk menegaskan bahwa pemerintahan Tepi Barat terus melakukan penangkapan sehingga mengganggu rekonsiliasi.(fq/pic)
