Kepala perunding Palestina Saeb Erekat menolak seruan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon untuk mengadakan debat publik tentang pendudukan Israel di Tepi Barat.
"Mengakhiri pendudukan Israel bukan poin yang perlu dibahas," kata Erekat pada hari Minggu kemarin (31/7), Xinhua melaporkan.
Ayalon sebelumnya muncul di sebuah video yang beredar secara online mengklaim bahwa Tepi Barat belum pernah diduduki.
"Seruan Ayalon yang tidak layak untuk direspon … Palestina ingin membangun negara mereka di tanah yang diduduki dalam pra-perbatasan 1967," tambahnya.
Ayalon telah beberapa kali memperingatkan Otoritas Palestian terhadap upaya mereka mencari pengakuan internasional, mengklaim bahwa keputusan seperti itu akan menimbulkan "kekecewaan dan mungkin kekerasan" di wilayah yang diduduki.
Otorita Palestina telah sering bersikeras bahwa mereka tidak akan kembali ke perundingan dengan Israel kecuali rezim di Tel Aviv amenghentikan kegiatan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Selain itu, Palestina akan berusaha untuk memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat ketika Majelis Umum PBB bersidang pada bulan September mendatang.
Keanggotaan PBB memerlukan rekomendasi dari Dewan Keamanan dan persetujuan oleh dua pertiga dari Majelis Umum, atau 128 negara.
Lebih dari 100 negara sejauh ini mendukung deklarasi kemerdekaan Palestina 1988, namun Amerika Serikat mengancam akan memveto suara untuk pengakuan negara Palestina PBB.(fq/prtv)
