Faksi pejuang Palestina di Gaza mengatakan hari Selasa kemarin (8/2) bahwa faksi Palestina yang lain tidak berhak membuat keputusan sepihak untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional hanya untuk melayani kepentingan khusus.
Hal itu datang terkait laporan bahwa pemerintah Palestina de facto di Ramallah telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan kota bulan Juli di Tepi Barat dan tidak di Jalur Gaza.
"Meskipun kami menekankan komitmen kami terhadap prinsip pemilu, kami menolak kontrol Fatah atas keputusan tersebut karena hal itu merupakan isu nasional dan harus dilakukan di bawah konsensus nasional," kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri dalam pernyataannya kepada PIC.
Tidak boleh ada faksi membuat keputusan sepohak untuk melayani kepentingan khusus, katanya, menambahkan bahwa suasana yang diperlukan untuk pemilu belum tersedia dalam situasi di mana gerakan perlawanan mengalami penganiayaan dari aparat keamanan PA di Tepi Barat.
Otoritas Palestina di Ramallah sebelumnya mengumumkan pemilu tetapi kemudian mengingkari setelah muncul bahwa kondisi untuk pemilu belum cocok.
"Kami percaya pemilihan umum yang dibesarkan pada saat ini sebagai bagian untuk menutupi dokumen Al-Jazeera yang mengungkapkan perilaku otoritas Fatah dan pemimpinnya," kata Abu Zuhri, menambahkan bahwa langkah itu merupakan upaya untuk melepaskan diri dari kebencian yang dihadapi oleh PA di jalanan Palestina.
Pemilihan umum tidak akan memiliki nilai kecuali mereka yang mengadakannya di bawah konsensus nasional. "Pemilu dan apapun hasil dari itu tidak akan mengikat kepada orang-orang kami."
Hamas telah mengumumkan bahwa tidak ada pemilu tanpa Gaza dan menegaskan upaya untuk mengakhiri perpecahan bangsa Palestina.
Gerakan perlawanan Palestina menuduh PA mengabaikan dialog untuk menciptakan pemahaman untuk rekonsiliasi Palestina, yang menyatakan bahwa pemilu akan dilakukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza di semua dewan lokal, Dewan Legislatif Palestina, presiden dan Dewan Nasional Palestina.
Gerakan Jihad Islam, faksi lain perlawanan utama di Gaza, mengatakan langkah itu akan memperburuk krisis jika dilakukan di luar persetujuan nasional.
Pemilu tidak akan menawarkan jalan keluar dari krisis saat ini, kata gerakan tersebut, terutama pada saat kegagalan pahit untuk mencapai kesepakatan di antara pihak yang terpecah.(fq/pic)
