Munculnya pernyataan Menteri Dalam Negeri Mesir yang menyebutkan bahwa Hamas telah mengakui eksistensi Israel dan akan melaju ke meja perundingan dengan Israel, mendapat tanggapan serius dari Kepala biro politik Hamas, Khalid Misyal. Meshal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan perundingan dengan Israel saat ini. Ia juga mengatakan bahwa keputusan Hamas untuk masuk dalam pemilu legislatif adalah bahwa legislatif termasuk dalam lingkup perjuangan yang dilakukan Hamas. Demikian disampaikan Khalid Misyal dalam wawancaranya dengan Aljazeera kemarin (23/1).
Dalam wawancara itu, Misyal mengatakan alasan Hamas untuk menolak perundingan, bahwa pengalaman selama ini menunjukkan gagalnya perundingan Oslo yang ternyata tidak berhasil mencegah berdirinya pemukiman Israel. Di sisi lain, perlawanan telah berhasil mengusir Israel dari kota Ghaza. Menurut Meshal, Oslo adalah bagian dari masa lalu Palestina yang harus dijadikan pelajaran. “Bukan hanya Hamas yang mengatakan hal itu tapi juga anggota gerakan Fatah," katanya.
Keterlibatan Hamas dalam pemilu legislatif juga bukan untuk menimbulkan perbedaan antara amal politik dan perlawanan yang selama ini dilakukan Hamas. Tapi karena pemilu yang merupakan salah satu hasil perundingan Oslo harus disikapi secara realistis oleh Hamas tanpa menganggap bahwa perundingan Oslo yang menimbulkan realitas itu.
Dalam kesempatan tersebut, Misyal juga menegaskan bahwa Hamas akan menerima donasi dari negara dan pihak manapun, selama dilandasi dengan motif dana bantuan rakyat yang tidak mengikat. Hal itu disampaikan Misyal terkait adanya laporan bahwa pemerintah AS membantu dana besar dalam proyek kampanye Fatah melalui USAID, untuk mengalahkan Hamas.
Dalam kesempatan lain, saat diwawancarai stasiun televisi Al-Arabiya, dan ditanya soal senjata yang dimiliki Hamas jika Hamas menang dalam pemilu, Misyal menjawab bahwa saat ini, Hamas tengah mengkaji mendalam kemungkinan mereka untuk berkoalisi dengan pemerintah Palestina, dan hasilnya akan disampaikan pada waktu yang tepat. Menurutnya, jika hasil kajian telah diperoleh, kemungkinan persenjataan yang dimiliki Hamas akan dilebur dalam angkatan bersenjata nasional Palestina. " Bukan untuk membuat polisi pemerintah, tapi angkatan bersenjata nasional untuk menyempurnakan perjuangan pembebasan Palestina dan ikut melindungi serta mempertahankan hak rakyat Palestina. (na-str/aljzr/pic)
