Gerakan Hamas mengatakan bahwa pemerintahan yang dibentuk oleh faksi Fatah di Tepi Barat yang dipimpin oleh Salam Fayyad dan setiap pembentukan kabinet baru adalah tindakan inkonstitusional dan bagian dari kudeta terhadap wakil-wakil sejati rakyat Palestina.
Dalam siaran pers pada hari Selasa kemarin (15/2), Hamas menekankan kepercayaan dalam pemilu sebagai sarana untuk transfer damai kekuasaan, tetapi menganggap seruan untuk pemilu oleh otoritas Palestina dan organisasi pembebasan yang dikenal sebagai PLO adalah tindakan "ilegal" karena dibuat oleh lembaga yang tidak sah.
Ia menambahkan bahwa pemilihan umum dimaksudkan akan dilaksanakan di Tepi Barat dan pemerintah de facto baru yang akan dibentuk oleh Fayyad mencoba untuk melarikan diri dari adanya perubahan yang terjadi di kawasan itu terkait adanya skandal keamanan dan politik yang dibocorkan oleh stasiun Al-Jazeera.
Gerakan Hamas juga menegaskan keyakinannya bahwa langkah baru yang dibuat oleh PA dan PLO ditujukan untuk membuat Presiden de facto Mahmoud Abbas dan otoritasnya muncul sebelum opini publik Palestina dan internasional terpengaruh oleh perkembangan regional dan kebocoran dokumen Al-Jazeera.(fq/pic)
