Juru Runding Palestina: Abbas Harus Batalkan Opsi Solusi Dua Negara

Juru runding Palestina Saab Erekat mendesak Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk berterus terang pada rakyat Palestina bahwa ide solusi dua negara tidak relevan lagi untuk menyelesaikan konflik dengan Israel karena rejim Zionis itu terus memperluas pemukimannya di wilayah Palestina di Tepi Barat.

"Mahmoud Abbas harus mengatakan situasi yang sebenarnya pada rakyat Palestina bahwa dengan terus berlanjutnya pembangunan pemukiman Yahudi, ide solusi dua negara bukan lagi sebuah opsi," kata Erekat di Ramallah, Rabu (4/11).

Israel terus memperluas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan di Tepi Barat sebagai bagian dari aneksasinya untuk menjadikan orang-orang Yahudi sebagai mayoritas di wilayah itu. Israel khawatir melihat pertumbuhan jumlah orang Palestina yang lebih pesat dibandingkan jumlah orang Yahudi, karena Israel tidak mau orang Yahudi menjadi kelompok minoritas.

Erekat menyatakan Israel bakal makin berani membangun pemukiman-pemukiman baru karena mendapat dukungan dari sekutunya, AS. Meski Presiden AS Barack Obama selalu menyerukan agar Israel menghentikan semua aktivitas pembangunan pemukimannya, namun pernyataan Menlu AS Hillary Clinton akhir pekan kemarin yang memuji kebijakan pemukiman PM Israel Benjamin Netanyahu mementahkan "pernyataan keras" Obama soal pemukiman Yahudi.

Menurut Erekat, pernyataan Clinton menjadi membuka peluang bagi Israel untuk lebih banyak lagi membangun pemukiman-pemukiman baru dalam dua tahun mendatang, meski akhirnya Clinton meralat ucapannya dan menyatakan bahwa semua aktivitas pemukiman harus dihentikan.

Melihat perkembangan ini, Erekat menegaskan bahwa sudah saatnya Palestina menyatakan tidak lagi menerima ide solusi dua negara. "Satu-satunya pilihan bagi rakyat Palestina sekarang adalah memusatkan perhatiannya pada solusi satu negara dimana umat Islam, Kristen dan Yahudi hidup dan memiliki hak serta kewajiban yang sama," tukasnya.

"Ini persoalan serius. Sekaranglah moment kebenaran buat kita," tandasnya.

Lebih lanjut Ereka mengatakan, konsep Netanyahu terhadap solusi dua negara juga merugikan Palestina karena kedaulatan untuk negara Palestina bakal dibatasi dan Israel tetap tidak mau menyerahkan kota Yerusalem yang menjadi hak rakyat Palestina.

"Netanyahu sudah mengatakan pada presiden Palestina bahwa Yerusalem selamanya akan menjadi ibukota Israel. Selain itu, Israel juga tidak mau membicarakan kepulangan para pengungsi Palestina, Palestina tidak boleh punya pasukan militer dan kita harus mengakui eksistensi negara Yahudi, tidak ada perbatasan seperti tahun 1967, wilayah udara Palestina harus berada dibawah kontrol Israel. Ini namanya bukan negosiasi, tapi Israel sudah mendikte kita," papar Erekat.

Menurutnya, Palestina sudah melakukan kesalahan di masa lalu karena menyetujui negosiasi dengan rejim Zionis tanpa melakukan tekanan pada Israel untuk menghentikan pembangunan pemukimannya. Padahal, berdasarkan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, Israel tidak boleh mendirikan pemukimannya di wilayah Palestina dan pemukiman Israel yang ada sekarang statusnya ilegal. (ln/aljz)