Otoritas Palestina (PA) mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar gaji puluhan ribu karyawan karena keputusan Israel untuk memblokir dana milik otoritas.
Tel Aviv membekukan dana sebesar 100 juta dolar dalam bentuk pajak milik PA setelah dua faksi Palestina yang saling bertikai, Hamas dan Fatah, menandatangani kesepakatan kesatuan minggu lalu.
Otoritas Palestina yang bertindak Perdana Menteri Salam Feyadh, mengatakan pada hari Senin kemarin (9/5) bahwa langkah Israel tersebut telah menempatkan pemerintah Ramallah berada di posisi yang "sangat sulit" dalam hal keuangan. PA harus segera membayar gaji untuk karyawan pada hari ke 5 setiap bulannya.
"Kami sekarang sudah masuk ke tanggal 9 dan kami belum dapat memenuhi kewajiban ini," kata Feyadh, menambahkan bahwa hal ini adalah pertama kalinya dalam empat tahun di mana 150.000 karyawan, mulai dari guru hingga penyapu jalan, tidak dapat menerima gaji mereka bulan ini.
Setiap tahun, Israel mengumpulkan ratusan juta dolar pajak Palestina atas nama PA dan kemudian mentransfernya ke otoritas, yang memerintah di Tepi Barat. Dana yang dikumpulkan Israel membentuk 70 persen dari pendapatan PA.
PBB, Amerika Serikat dan Uni Eropa, mendesak Tel Aviv untuk segera mentransfer uang.
Israel telah berulang kali menyuarakan kemarahan atas terjadinya rekonsiliasi kesepakatan yang ditandatangani antara Hamas dan Fatah yang bertujuan membentuk pemerintah persatuan Palestina, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Otoritas Palestina harus memilih untuk berdamai dengan Israel atau dengan Hamas.
Kesepakatan itu menyerukan pembentukan pemerintahan sementara bersama dan penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif dalam setahun ke depan.
Kesepakatan itu, bagaimanapun, tidak mengesampingkan isu-isu seperti apakah akan mengakui dan berunding dengan rezim Israel. (fq/prtv)
