Pemerintahan Koalisi di Palestina Hadapi Ancaman Legitimasi

Parlemen Palestina meminta segenap kolega mereka, parlemen Islam dan Arab untuk membantu pembebasan para anggota dewan dan menteri Palestina yang hingga saat ini masih mendekam di penjara Israel.

Mereka juga meminta pada seluruh organisasi penegak HAM untuk memainkan perannya secara lebih aktif terhadap kezaliman yang dialami para pejabat pemerintahan Palestina. Banyak anggota parlemen dan eksekutif Palestina yang diculik dan ditahan oleh Israel sejak beberapa bulan terakhir.

Ahmad Bahr, salah satu anggota legislatif Palestina meminta negara Arab, utamanya kerajaan Arab Saudi untuk turut memelihara hasil kesepakatan yang telah dicetuskan oleh Hamas dan Fatah di Makkah Mukarramah. Salah satu bentuk pemeliharaan itu adalah dengan memainkan peran serius guna membebaskan para anggota legislatif dan eksekutif Palestina yang masih ditahan Israel.

Dalam pernyataan pers yang diterima Palestine Information Center, Bahr mengatakan, “Sebelum ini sudah menjadi kesepakatan seluruh elemen perjuangan Palestina bahwa pemerintahan nasional bersatu Palestina takkan terwujud tanpa pembebasan para menteri dan anggota legislatif Palestina, utamanya Aziz Duwaik."

Dwaik adalah salah satu tokoh Hamas yang sangat berperan dalam mensukseskan ide pertemuan antara Hamas dan Fatah di Makkah. Bahr kemudian bertanya, “Bagaimana mungkin dewan parlemen akan memberi legitimasi pada pemerintahan baru agar melakukan tugas-tugasnya, sementara ada sepertiga anggota parlemen yang masih dipenjara oleh Israel?”

Parlemen Palestina menyambut hangat kesepakatan Makkah Mukarramah antara Hamas dan Fatah, dengan mediasi Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Bahr menegaskan bahwa mekanisme undang undang untuk memulai pembentukan pemerintahan baru akan mendapat dukungan penuh dari parlemen. Ia memperkirakan, pemerintahan baru akan terbentuk dan mendapatkan mandat dari parlemen dalam waktu 10 hari mendatang. (na-str/pic)