Pihak berwenang di kota Aljir mengumumkan Senin kemarin (7/2) bahwa mereka telah melarang demonstrasi oposisi yang ditetapkan berlangsung di ibukota Aljazair pada hari Sabtu setelah adanya seruan untuk mengakhiri pemerintahan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika.
Balai kota mengatakan, demonstrasi yang direncanakan oleh payung kelompok oposisi bisa diadakan di salah satu dari beberapa tempat terbuka di ibukota sebagai gantinya.
Namun, pihak oposisi Rally Kebudayaan dan Demokrasi (RCD) mengatakan akan menentang perintah pelarangan tersebut dan etap akan melangsungkan aksi mereka di tengah pusat kota Aljir.
"Kami telah memutuskan untuk berdemo secara damai melalui Aljir terlepas dari keputusan pihak berwenang," kata juru bicara RCDTahar Besbes kepada AFP melalui telepon.
"Jika mereka ingin menghentikan aksi demo ini, mereka harus memikul tanggung jawab mereka."
Pihak berwenang telah melarang demo RDC pada 22 Januari lalu di Aljir.
Aljazair RCD adalah bagian dari Koordinasi Nasional untuk Perubahan dan Demokrasi (CNCD), yang terdiri dari partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil, yang meminta pendukungnya Sabtu nanti untuk menggalang aksi demo menuntut pencabutan UU darurat dan perubahan sistem.
CNDC mengatakan pada Sabtu lalu aksi mereka dimaksudkan untuk menekan pemerintah meskipun adanya serangkaian langkah-langkah liberalisasi yang diumumkan oleh Bouteflika sebulan setelah kerusuhan pangan yang telah menewaskan lima orang pada awal Januari.
Pihak oposisi menuntut segera diakhiri pemerintahan Bouteflika, mengutip masalah yang sama yaitu pengangguran tinggi, masalah perumahan dan melonjaknya harga yang telah mengilhami pemberontakan di negara tetangga mereka Tunisia dan Mesir. (fq/afp)
