Dalam sebuah surat kepada PBB, anggota parlemen Irak menuduh institusi Amerika telah mencuri sekitar 17 miliar dolar dana minyak Irak setelah invasi tahun 2003 ke negara tersebut.
Dalam sebuah surat resmi ke kantor PBB di Baghdad bulan lalu, Komite Integritas Parlemen Irak meminta bantuan lembaga itu untuk memulihkan harta negara yang hilang, yang diambil dari Dana Pembangunan Irak (DFI) menyusul invasi pimpinan AS tahun 2003 ke negara yang kaya minyak itu.
"Semua indikasi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga Amerika Serikat melakukan korupsi keuangan dengan mencuri uang rakyat Irak, yang dialokasikan untuk mengembangkan Irak, dan dana itu sekitar 17 miliar dolar," lapor Reuters.
Sebelumnya pada bulan Juni, auditor AS memperingatkan sebanyak 6,6 miliar dolar dana rekonstruksi Irak mungkin telah dicuri dalam "pencurian terbesar dalam sejarah dana nasional." Audit yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Irak Stuart Bowen, menyalahkan Pentagon karena tidak melacak dana, situs antiwar.com melaporkan pada 14 Juni.
Tuduhan pencurian uang yang telah dijelaskan oleh komite parlementer sebagai "kejahatan finansial" dicurigai dicuri oleh AS.
Informasi ini datang sementara Irak tidak berwenang untuk membuat tuntutan terhadap Amerika Serikat sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
DFI didirikan pada tahun 2003 atas perintah Otoritas Koalisi Sementara (CPA) untuk mendanai proyek-proyek rekonstruksi dan membayar gaji pegawai pemerintah Irak. CPA dipimpin oleh Paul Bremer yang telah dipercayakan oleh pemerintahan Bush dengan tugas mengawasi rekonstruksi pasca-invasi ke negara itu.
"Tak seorang pun di sisi Irak mengontrol Paul Bremer pada waktu itu. Jadi saya pikir pemerintah Amerika Serikat perlu memberikan jawaban ke mana dan bagaimana uang tersebut digunakan," kata jurubicara pemerintah Irak Ali al-Dabbagh seperti dikutip oleh Reuters pada hari Minggu kemarin (19/6).
"Kita tidak bisa menuntut Amerika secara Hukum karena tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Yang kami inginkan adalah untuk membawa masalah ini ke PBB," kata kepala Komite Integritas Parlemen Irak, Bahaa al-Araji.
"Jika berhasil, maka akan membuka jalan bagi Irak untuk mendapatkan kembali uang curian tersebut," tambahnya. (fq/prtv)
