Eramuslim

Dewan HAM PBB memutuskan untuk membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer Israel terhadap rakyat Palestina dalam agresi militernya ke Jalur Gaza.

Pembentukan tim pencari fakta itu dikukuhkan dalam resolusi yang dikeluarkan Dewan HAM PBB, Senin (12/1). Resolusi itu juga menyatakan mengecam keras operasi militer Israel di Jalur Gaza yang telah menimbulkan banyak pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Palestina dan meminta Israel untuk menghentikan serangan yang diarahkan ke warga sipil.

Resolusi itu didukung oleh 33 negara dari kawasan Afrika, Asia, Arab dan Amerika Latin. Seperti biasanya, 13 negara Barat, kebanyakan dari kawasan Eropa menyatakan abstein atas resolusi mengecam Israel itu. Cuma Kanada, satu-satunya negara Barat yang mendukung resolusi tersebut.

Dengan resolusi itu, Dewan HAM PBB akan mengirimkan 10 pakar hak asasi manusia dan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, Navi Pillay untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Sebelumnya, Dewan HAM PBB juga membentuk tim pencari fakta internasional dan independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum kemanusiaan yang dilakukan Israel, setelah Israel membom sekolah-sekolah yang dikelola badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Dalam rapat hari pertama Dewan HAM, Pillay menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Jalur Gaza sangat serius dan sejumlah serangan Israel yang diarahkan ke warga sipil serta pekerja kemanusiaan sudah memenuhi syarat tuntutan sebagai bentuk kejahatan perang yang dilakukan Israel.

Negara Barat yang bersikap abstein beralasan, isi resolusi Dewan HAM PBB bias karena hanya menyebut pelanggaran yang dilakukan Israel tapi tidak menyinggung roket-roket yang ditembakkan Hamas. Negara-negara ini menyatakan meragukan kredibilitas dari resolusi tersebut.

Peran Dewan HAM PBB dalam kasus ini diuji, apakah Dewan ini mampu melakukan tugasnya membuktikan pelanggaran HAM Israel di Jalur Gaza yang sudah begitu kasat mata. Karena dalam kasus-kasus serupa, Israel selalu menolak bekerjasama dengan tim pencari fakta internasional. (ln/aby)