Mesir Kembali Tangkap 600 Anggota Ikhwan Jelang Pemilu

Seorang pejabat senior Ikhwanul Muslim mengatakan pasukan keamanan Mesir telah menangkap lebih dari 600 anggotanya menjelang pemilihan parlemen bulan ini.

Muhamad Mursi mengatakan polisi melancarkan tindakan keras terhadap anggota kelompok Ikhwan setelah Ikhwan mengumumkan rencana untuk maju dalam pemilu.

Dia menambahkan bahwa sekitar 250 anggota Ikhwan masih ditahan.

"Penangkapan masih dilakukan. Seseorang pergi keluar untuk berkampanye, ia mendapat pelecehkan dan ditangkap dan kemudian dibebaskan dalam beberapa hari," kata Mursi, yang memimpin kampanye pemilihan kelompok Ikhwan.

Ikhwanul Muslimin – gerakan oposisi terbesar di negara itu – mengusung 134 kandidat untuk pemilihan pada 28 November mendatang.

Gerakan ini mendaftarkan mereka sebagai calon independen untuk maju dalam pemilu setelah partai-partai keagamaan dilarang maju.

Kelompok oposisi terbesar Mesir saat ini memegang seperlima dari kursi di parlemen.

Pemerintah menuduh kelompok tersebut berusaha mengambil alih negara dan pemerintah telah melewati serangkaian perubahan konstitusi dalam upaya untuk mengurangi kemampuan Ikhwan untuk berpartisipasi dalam politik.

Organisasi keagamaan-politik ini (Ikhwan) dilarang pada tahun 1954 – 26 tahun setelah berdirinya – namun terus memainkan peran penting dalam arena politik Mesir.

Dalam reaksi terhadap perkembangan terakhir di negara, tokoh oposisi terkemuka Mesir dan mantan kepala nuklir PBB Mohamed ElBaradei mengatakan bahwa Kairo tidak akan mampu mempertahankan aturan ‘otoriter’ nya.

"Rezim ini menjadi semakin tidak populer, semakin menyadari betapa banyak hal yang dibenci, yang paling otoriter menjadi dibenci," dikutip AFP ElBaradei mengatakan pada 30 Oktober 2010 lalu.

"Hal itu tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang, perubahan akan datang," tambahnya.

Pihak-pihak oposisi mengatakan mereka ingin reformasi demokrasi di Mesir, di mana Presiden Husni Mubarak telah menjabat selama seperempat abad pemerintahan otoriter.

Sebuah koalisi kelompok hak asasi di Mesir mengatakan tindakan keras pemerintah terhadap calon oposisi akan mencegah pemungutan suara yang adil.(fq/prtv)