Negara Arab dan Muslim Desak DK PBB Gelar Rapat Darurat Soal Israel

Negara-negara Arab dan Muslim di PBB sedang menggalang kekuatan untuk mendesak Dewan Keamanan PBB agar menggelar rapat darurat membahas serangan brutal militer Israel ke rombongan "Freedom Flotilla" akhir Meri kemarin.

Sumber-sumber dari kalangan diplomat di PBB mengatakan, desakan itu dipicu oleh ketidakpuasan negara-negara Arab dan Muslim atas hasil pertemuan Dewan Keamanan PBB yang digelar beberapa hari setelah insiden serangan Israel. Puncaknya, para perwakilan negara anggota PBB menyampaikan kecaman pada Israel dan menuntut penyelidikan yang menyeluruh atas serangan Israel itu.

Negara Malaysia, Suriah dan Iran disebut-sebut sebagai motor penggerak negara-negara Arab dan Muslim untuk mendesak Dewan Keamanan PBB agar menggelar pertemuan darurat tersebut, dimana seluruh negara yang duduk dalam Dewan Keamanan diberi kesempatan untuk bicara terkait serangan brutal Israel ke kapal Mavi Marmara, salah satu kapal rombongan "Armada Pembebasan" yang membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Israel memandang desakan itu sebagai upaya negara-negara Arab dan Muslim untuk mempermalukan Israel dan meningkatkan tekanan dunia internasional pada Israel agar segera mengakhiri blokadenya di Gaza.

Dewan HAM PBB Setujui Penyelidikan

Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui penyelidikan atas serangan brutal Israel ke kapal yang mengangkut aktivis kemanusiaan "Freedom Flotilla". Persetujuan itu tercapai setelah dilakukan voting atas usulan pembentukan tim penyelidik yang diajukan oleh negara Pakistan–mewakili negara-negara Arab-dan Turki.

Komite Penyelidik beranggotakan para pakar hukum internasional, pengacara dan pakar hak asasi manusia, yang akan menyelidiki pelanggaran hukum internasional dan HAM yang dilakukan Israel dalam serangan ke rombongan "Freedom Flotilla" akhir Meir lalu. Komite akan meminta keterangan dari sejumlah negara yang terlibat dalam misi kemanusiaan itu, seperti Yunani, Turki, termasuk koalisi yang mengorganisir pelayaran "Armada Pembebasan". Anggota komite juga akan mengunjungi Gaza dan dijadwalkan menyelesaikan hasil investigasinya pada bulan September mendatang.

Komite penyelidik menghimbau Israel agar bersikap terbuka dan menunjukkan kerjasamanya dalam proses penyelidikan. Jika Israel tidak menunjukkan itikad baik, Komite menegaskan akan tetap melanjutkan penyelidikan dan mencantumkan pernyataan bahwa Israel menolak bekerjasama dalam proses penyelidikan. (ln/imemc/hrz)