Eramuslim.com – DPR sejak bernama Volksraad merupakan lembaga kartu mati.
Tak memperluas hak bumiputera di dalamnya. Makanya sejak 1925 ditinggalkan.
Haji Agus Salim menyebutnya: Komedi Omong.
Sikap DPR yang tidak merespons pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang minta dibimbing oleh IMF & World Bank supaya membantu mengelola beban utang RI, bukan cuma membenarkan DPR kartu mati.
Tetapi juga ahistoris karena menutupi sejarah kelam perekonomian Indonesia saat berurusan dengan IMF & World Bank pada tahun 1998.
Saat itu Indonesia bukannya keluar dari krisis moneter, tapi malah terjerumus ke jurang krisis, hingga memicu kerusuhan politik & keamanan.
Soeharto, 15 Januari 1998, menandatangani perjanjian dengan IMF. Disaksikan Michael Camdessus, yang berdiri puas sambil menyilangkan kedua tangan.
Sikap Sri Mulyani yang minta dibimbing oleh IMF & World Bank ternyata juga paralel dengan karakter penjilat para pejabat bumiputera di era kolonial, yang suka membungkuk dan mohon petunjuk di hadapan pembesar asing.
