Demonstran Yordania Tuntut Pemerintah Putus Hubungan dengan Israel

Para pengunjuk rasa di Yordania sekali lagi turun ke jalan, menyerukan kepada pemerintah Yordania untuk memutuskan hubungan dengan Israel dan menuntut jatuhnya pemerintah.

Marah atas perjanjian perdamaian negara mereka dengan Tel Aviv, ratusan pengunjuk rasa membakar bendera Israel setelah shalat Jumat kemarin (27/5) di provinsi Tafileh Yordania, AFP melaporkan.

Para demonstran juga mengecam pernyataan "rasis dan provokatif" yang disampaikan oleh anggota Knesset Israel Arye Eldad.

Pekan lalu, Eldad mendesak Raja Abdullah II Yordania untuk mendirikan sebuah negara Palestina di negaranya bukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

120 anggota Majelis Rendah Yordania juga mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis lalu, mengecam Eldad bertindak rasis, provokatif radikal.

"Kami meminta pemerintah untuk mengambil posisi tegas terhadap laporan berbahaya bagi Yordania dan warganya," baca pernyataan itu.

Ia menambahkan bahwa warga Yordan tidak akan pernah berhenti menyerukan pembentukan negara Palestina merdeka di tanah nasional Palestina dengan al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukotanya.

Sementara itu, aksi protes kelompok yang menamakan dirinya "Pemuda dari Tafileh" menuntut pengunduran diri pemerintah Perdana Menteri Yordania Marouf Bakhit dan pembubaran Majelis Rendah parlemen.

Kelompok ini menuduh Bakhit tidak berniat untuk melaksanakan reformasi di Yordania.

Para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "Kami tidak akan tinggal diam dan terus melihat korups terjadi," dan "Takdir akan membantu rakyat yang ingin bertahan hidup."

Sebuah aksi serupa juga dilakukan di kota Yordania Ma’an setelah shalat Jumat kemarin.

Sejak Januari, Yordania telah menghadapi gerakan aksi protes menuntut reformasi politik dan ekonomi di negara Timur Tengah tersebut, dan mengakhiri adanya korupsi.

Sebagai tanggapan, Raja Abdullah terpaksa memberhentikan kabinetnya dan memberhentikan Perdana Menteri Zaid Samir al-Rifai pada Februari lalu dalam upaya untuk mengekang serentetan aksi protes.

Dia kemudian menunjuk Marouf al-Bakhit, seorang mantan jenderal tentara, untuk membentuk kabinet baru secepat mungkin.(fq/prtv)