Kelompok oposisi utama Mesir, Ikhwanul Muslimin, mengatakan akan memulai pembicaraan dengan pemerintah untuk mencoba mengakhiri krisis politik di negeri ini yang telah berlangsung hampir 2-minggu, namun mereka tetap akan bersikeras pada pemecatan langsung Presiden Hosni Mubarak.
Keputusan oleh kelompok Islam ini datang pada saat kepemimpinan Mesir berusaha meredakan demonstrasi massal – yang sekarang telah memasuki hari ke-13 – dengan mengusulkan adanya reformasi namun tetap dalam tuntutan utama para demonstran yang meminta Mubarak turun.
Pembicaraan akan menjadi diskusi yang diketahui merupakan yang pertama antara pemerintah dan Ikhwan – menandai adanya pergeseran yang mengejutkan dalam kebijakan mereka setelah bertahun-tahun mengalami tindakan tegas oleh rezim yang didukung Barat melawan kelompok Islamis.
Hal ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa kelompok Ikhwan dapat berada di jalan menuju ke pengakuan resmi akan peran penting mereka dalam masyarakat Mesir.
Ikhwan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perwakilannya akan bertemu dengan Wakil Presiden Omar Suleiman untuk memberikan "tuntutan yang sah dan adil."
Suleiman sebelumnya telah menuduh Ikhwan, pengusaha dan orang asing yang ia tidak identifikasi, sebagai pihak yang berada di belakang gelombang penjarahan dan pembakaran yang melanda banyak bagian negara akhir pekan lalu setelah pasukan keamanan secara misterius menarik diri dari jalanan.
Sementara itu, kehidupan normal mulai kembali hadir di ibu kota yang berpenduduk sekitar 18 juta orang, di mana sebelumnya banyak toko sebagian besar telah ditutup sejak kekacauan meletus, segera setelah unjuk rasa dimulai pada 25 Januari lalu.(fq/ap)
