Ikhwanul Muslimin telah mengumumkan penolakannya terhadap dokumen prinsip-prinsip supra-konstitusional yang sedang dipersiapkan oleh berbagai kekuatan politik sebelum pemilihan parlemen. Dokumen itu sendiri akan diserahkan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) untuk mendapat persetujuan.
Dalam pernyataan Rabu lalu, Ikhwan menekankan penolakannya atas ide itu, mengklaim bahwa rakyat Mesir telah ditarik ke peta jalan menuju demokrasi ketika mereka memberikan suara dalam referendum 19 Maret untuk mengadakan pemilihan parlemen sebelum penyusunan konstitusi baru.
Pernyataan itu menambahkan bahwa konstitusi harus dibuat oleh wakil-wakil rakyat, bukan mereka yang percaya bahwa mereka adalah elit.
Kekuatan politik sekular telah menyerukan untuk mengembangkan sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip ini sebagai cara untuk menjamin sebuah negara sipil yang menghormati kebebasan semua rakyatnya.
Pernyataan Ikhwan melanjutkan bahwa setelah pemilu, siapapun akan dapat mengirimkan saran kepada parlemen, yang akan memiliki hak untuk menerima atau menolak mereka.
Pernyataan itu juga mengkritik apa yang disebut sebagai upaya untuk menekan Perdana Menteri Essam Sharaf untuk memasukkan tokoh-tokoh tertentu dalam kabinet baru. Hal ini menekankan bahwa tidak semua orang yang telah berpartisipasi dalam aksi protes atau menyampaikan pidato di Tahrir square memenuhi syarat untuk memegang jabatan menteri – merujuk kepada Hazem Abdel Azim, mantan calon untuk jabatan menteri komunikasi yang dikeluarkan dari kabinet karena diduga berbisnis dengan Israel. (fq/amay)
